“Dengan menggunakan infrastuktur berbasis Cloud, kini lebih dari 700 kampus yang tergabung dalam Komunitas Sevima tidak perlu beli server karena telah berbasis cloud. Kampus-kampus ini akhirnya menikmati sistem akademik dengan biaya yang sangat murah atau bahkan gratis! Sistem akademik ini juga dapat dengan mudah diakses lewat HP dan Laptop, seperti kita menggunakan sosial media,” ungkap Wahyudi.
2. Buat Roadmap (Peta Jalan) untuk Digitalisasi Kampus
Digitalisasi kampus adalah perjuangan yang membutuhkan waktu panjang. Oleh karena itu, sebagai tips kedua Wahyudi mengajak kampus untuk membuat rencana pengembangan. Misalnya, apa yang perlu dilakukan kampus dalam dua, lima, sepuluh, bahkan dua puluh tahun.
Wahyudi juga menyampaikan bahwa Pemerintah dan Presiden Joko Widodo saat ini telah memiliki roadmap sumber daya manusia melalui pemberdayaan teknologi. Dengan adanya roadmap, diharapkan digitalisasi dapat terus berlanjut apapun kondisi yang terjadi.
“Saya pinjam istilah dari Pak Jokowi: kita memang saat ini kita hidup di era digital, jadi digitalisasi ini tidak bisa dihindari. Kita sedang ada di sebuah peradaban yang memang digital, dan itu membutuhkan perencanaan matang secara waktu hingga sumber daya manusia (SDM),” kata Wahyudi.
3. Pastikan Data Terintegrasi dan Sesuai Aturan Pemerintah
Digitalisasi tak bisa dilepaskan dari pengelolaan data. Saat melakukan digitalisasi, kampus akan mengelola banyak data mulai dari penerimaan mahasiswa baru, pembelajaran, hingga kelulusan.
Wahyudi berpesan bahwa data ini perlu dikelola dengan baik, agar terintegrasi dan sesuai dengan aturan pemerintah. Di Kementerian Pendidikan sendiri, ada aturan untuk melaporkan data ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).
Selain itu ada juga banyak kewajiban yang membutuhkan data seperti pengelolaan Akademik, Non Akademik, Akreditasi, Sistem Pengendalian Mutu Internal, hingga Sistem Sumber Daya (SISTER).
Pesan ketiga ini menurut Wahyudi sangat penting, karena akan ada masalah besar jika data yang dimiliki kampus tidak dikelola dengan baik. Resiko seperti kebocoran data, kegagalan meluluskan mahasiswa karena tidak bisa mencetak Penomoran Ijazah Nasional, hingga akreditasi yang buruk, menanti kampus yang datanya bermasalah.
Discussion about this post