Siwo PWI: Perlu Kepastian Terkait Lembaga Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional

PENASULTRA.ID, JAKARTA - Seksi Wartawan Olahraga (Siwo) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat diundang hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) oleh Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Dalam rapat yang dilaksanakan di Gedung Nusantara 1 pada Senin 8 November 2021 ini, Siwo memberikan masukan tentang isu krusial olahraga nasional yang mendapat apresiasi dari para wakil rakyat yang sedang menggodok terkait revisi Undang-Undang (UU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) Nomor 3 Tahun 2005. “Ini sejarah karena baru pertama kali. Inilah moment menyatunya para wakil rakyat yang membidangi masalah olahraga dengan Siwo PWI Pusat yang merupakan organisasi para wartawan dan fotografer olahraga yang selama ini terus aktif langsung merasakan denyut nadi kehidupan olahraga di tanah air,” kata Ketua Siwo PWI Pusat, Gungde Ariwangsa dalam RDPU melalui rilis pernya, Senin 8 November 2021. Menjawab soal tata kelola lembaga keolahragaan nasional yang masuk salah satu dari 14 isu krusial, Siwo PWI Pusat memandang perlunya ada kepastian dan ketegasan tentang lembaga yang mengatur pembinaan olahraga prestasi nasional. Saat ini secara de jure mau pun de facto harus diakui dalam pembinaan olahraga prestasi ini ada Kementrian Pemuda Dan Olahraga (kemenpora), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI). Namun belum ada ketegasan tentang lembaga yang secara tegas bertanggung jawab. “Selama ini ada kesan saling tarik menarik soal pembinaan ini. Apalagi pemerintah dalam hal ini Kemenpora mempunyai kewenangan yang sangat besar dan luas sesuai dengan ketentuan pasal 13 UU SKN. Kemenpora bertindak sebagai fasilitator, regulator, pendukung namun juga pelaksana dan pengawasan,” ujar Gungde. <blockquote class="instagram-media" style="background: #FFF; border: 0; border-radius: 3px; box-shadow: 0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width: 540px; min-width: 326px; padding: 0; width: calc(100% - 2px);" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWAJa-TP5ED/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14"> View this post on Instagram A post shared by Penasultra.id (@penasultra.id)

Ketika didesak tentang apakah perlu penyatuan kembali KONI dan KOI atau tetap seperti saat ini, Gungde menyatakan, bila tidak ingin muncul kembali persaingan atau gesekan antarlembaga maka perlu dipersatukan kembali. Namun bila tetap seperti saat ini harus ada ketegasan sikap dari pemerintah lembaga mana yang bertanggung jawab. Efek dari kondisi saat ini juga munculnya dualism dalam induk organisasi cabang olahraga (PB/PP). Kondisi yang sangat merugikan kepentingan atlet. Para atlet yang menjadi korban. “Coba lihat bagaimana nasib tenis meja dan balap sepeda. Dua cabang olimpiade namun tidak dipertandingkan di PON. Padahal pada kedua cabor ini Indonesia pernah berjaya di tingkat Asia dan bahkan pernah masuk jajaran delapan besar dunia,” beber Gungde. Dalam hal pendanaan olahraga, Siwo PWI Pusat mengusulkan ada patokan prosentase dana untuk olahraga yang berkisar antar 2–5 prosen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah. Saat ini dana untuk olahraga hanya 0,03 persen yang jumlahnya Rp1,9 trilun. “Kondisi membuat olahraga selalu menjerit setiap menghadapi event olahraga SEA Games, Asian Games dan olimpiade. Padahal olahraga selalu digembar-gembor menjadi bidang yang mampu mengibarkan Merah Putih di forum internasional serta juga membentuk karakter bangsa. Tapi bila melihat pendanaannya maka akan menjadi ironi,” Gungde memungkasi. Gungde mengapresiasi perhatian Komisi X atas masukan-masukan dari Siwo PWI Pusat. Dalam laporan singkat apa yang dikemukakan Siwo PWI Pusat mendapat perhatian dan akan dijadikan bahan dalam pembahasan UU SKN. Penulis: Yeni Marinda Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/QfwZvoq7Mu0

No Result