<span style="font-size: 17px;"><strong>PENASULTRA.ID, KENDARI</strong> - Pada Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) kembali berkolaborasi. </span> <span style="font-size: 17px;">Kerja sama ini merupakan kali kedua setelah pelaksanaan SNLIK yang dilaksanakan pada 2023. </span> <span style="font-size: 17px;">Survei yang dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia berlangsung pada 22 Januari hingga 11 Februari 2025. Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) juga menjadi salah satu daerah pelaksanaan SNLIK 2025. </span> <span style="font-size: 17px;">Dalam rangka mendukung hal tersebut, pada 23 dan 24 Januari 2025 telah dilaksanakan kegiatan </span><span style="font-size: 17px;"><i>witnessing </i></span><span style="font-size: 17px;">oleh OJK Sultra bersama BPS Sultra. </span> <span style="font-size: 17px;"><i>Witnessing</i></span><span style="font-size: 17px;"> merupakan kegiatan menyaksikan atau memastikan sebuah proses pengambilan data yang bertujuan untuk menjaga kualitas data, selain itu untuk memastikan bahwa ketepatan respon dari responden dapat terjaga dengan baik sehingga dapat memperoleh data yang valid. </span> <span style="font-size: 17px;">Sebelum pelaksanaan </span><span style="font-size: 17px;"><i>witnessing</i></span><span style="font-size: 17px;"> di Sultra, pada 7 Januari 2025 lalu, OJK dan BPS Sultra telah melaksanakan rapat koordinasi daerah SNLIK 2025 di kantor BPS Sultra. </span> <span style="font-size: 17px;">Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha dan Plt. Kepala BPS Sultra, Surianti Toar. </span> <span style="font-size: 17px;">Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha mengatakan, s</span><span style="font-size: 17px;">urvei SNLIK merupakan program nasional yang dilaksanakan secara berkala untuk mengukur pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat Indonesia terhadap produk dan layanan keuangan. </span> <span style="font-size: 17px;">Selain itu, survei ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana akses masyarakat terhadap berbagai layanan keuangan formal, serta seberapa besar penerimaan dan pemanfaatan layanan tersebut. </span> <span style="font-size: 17px;">"Hal ini sejalan dengan Perpers Nomor 114/2020 dan UU 59/2024 dengan ambisi dapat mencapai target indeks literasi dan inklusi keuangan masing masing sebesar 50 persen literasi dan 90 persen Inklusi," kata Bismi.</span> <span style="font-size: 17px;">Dalam survei ini, OJK dan BPS juga akan lebih fokus pada wilayah-wilayah yang memiliki tingkat literasi keuangan rendah, termasuk di daerah-daerah terpencil.</span> <span style="font-size: 17px;"><i>Witnessing </i></span><span style="font-size: 17px;">yang dilakukan diantaranya pada dua desa di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), yaitu Desa Alebo Kecamatan Konda dan Desa Mokupa Jaya Kecamatan Lalembuu. </span> <span style="font-size: 17px;">"Diharapkan data yang dihasilkan dari SNLIK tahun 2025 dapat digunakan oleh OJK sebagai dasar dalam penyusunan dan penyempurnaan strategi kebijakan dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang merata di seluruh Indonesia," Bismi memungkas.</span> <strong><span style="font-size: 17px;">Penulis: Yeni Marinda</span></strong><!--/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_250202_001239_663.sdocx--> <strong>Jangan lewatkan video populer:</strong> https://youtu.be/Y9SJvjcC8NM?si=okecu5w2EZe67tWg
Discussion about this post