“Dulu saya buka toko sampai tengah malam dan selalu ramai. Sekarang jam 10 malam, sudah tutup. Tidak hanya saya tetapi juga pelaku usaha lain. Terasa sekali sepi semenjak kegiatan tambang berhenti. Kami berharap kegiatan tambang ini kembali berjalan, agar perekonomian bisa kembali membaik,” ujar Hendra, pemilik toko kelontong.
Karena itulah, usai menggelar demonstrasi dengan tuntutan yang sama di kantor bupati dan DPRD Konkep pada 23 Oktober 2023 lalu, massa pun mengadu ke Pemprov dan DPRD Sultra guna mendapat perhatian.
Dalam aksinya yang digelar hari ini, massa menyuarakan sejumlah tuntutan. Di antaranya, mendukung investasi pertambangan dan investasi lainnya di Kabupaten Konawe Kepulauan, meminta kepada Pemprov Sultra membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya di Kabupaten Konawe Kepulauan.
Kemudian, meminta Pemprov Sultra mengambil langkah agar PT GKP segera kembali beroperasi. Selain itu, mereka juga mengecam tindakan sejumlah oknum yang selalu mengatasnamakan masyarakat Wawonii menolak hadirnya investasi pertambangan di Pulau Wawonii.
“Dengan melihat kodisi di masyarakat pasca terhentinya kegiatan operasional PT GKP, maka kami tergerak utuk meminta kepada pemerintah agar juga memperhatikan nasib kami. Ribuan orang kehilangan pekerjaan. Perekonomian yang mulai bertumbuh kembali lesu. Dan aksi ini merupakan aksi murni yang lahir dari keresahan dan kegelisahan kami sebagai masyarakat Wawonii,” papar Andiman, Jenderal Lapangan Aksi Persatuan Mahasiswa Masyarakat Wawonii (PMWM).
Kehadiran PT GKP di Pulau Wawonii memang memiliki dampak positif dan memberi multiplier effect yang cukup besar. Hal tersebut diakui Rustam, salah seorang warga Roko-roko Raya lainnya.
Discussion about this post