Dari peninjauan tersebut ditemukan sejumlah hal yang harus diperbaiki sesuai kebutuhan pertandingan, baik untuk pemain, official, wasit, hingga penonton yakni: rumput harus diganti total sesuai standar FIFA, akses keluar masuk bus besar ke dalam stadion untuk mengangkut pemain dan official, akses keluar masuk penonton ke dalam stadion, akses keluar masuk ke kompleks stadion bagi penonton dengan kendaraan umum maupun pribadi.
Stop Politisasi Sepak Bola
Menjelang Pemilu 2024, sepakbola yang merupakan olahraga paling diminati di bumi mendapat tempat untuk dipolitisasi. Ganjar Pranowo (Ganjar) bakal calon presiden (bacapres) PDIP telah menerima dampak besarnya.
Batalnya Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U-20 dikaitkan dengan pernyataan Ganjar yang menolak keikutsertaan Israel bertanding di wilayahnya menggunakan atribut dan lagu kebangsaannya.
Hasil survei menunjukkan terjadinya penurunan signifikan elektabilitas Ganjar dibandingkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan yang sama sekali bungkam. Pegiat media sosial (medsos) menyebut tidak boleh mencampuradukkan politik dengan sepakbola, meski hampir semua cabang olahraga tidak pernah lepas dari pengaruh politik.
Hampir seluruh ketua umum PSSI adalah pejabat publik dan politikus, atau menjadi politikus pasca urus PSSI. Agum Gumelar, Nurdin Halid, Djohar Arifin Husin, La Nyala Mattalitti, Edy Rahmayadi, Mochamad Iriawan, hingga Erick Thohir, semuanya adalah politikus. Sepakbola sudah lama dijadikan sebagai alat politik jauh sebelum pernyataan Ganjar.
Atas dinamika politik tersebut, maka Kongres Rakyat Nasional sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut:
Pertama, bahwa menjadi tuan rumah pertandingan sepakbola piala dunia FIFA U-17 adalah hal biasa. Keikutsertaan tim sepak bola Indonesia dalam pertandingan juga bukan karena prestasi, tetapi bonus sebagai tuan rumah. Indonesia melalui “negosiasi politik” akhirnya dipilih untuk menjadi “event organizer”. Maka semua fasilitas yang digunakan harus sesuai dengan standar dan ketentuan FIFA.
Kedua, bahwa JIS dengan segala kelebihan dan kekurangannya tidak seharusnya diseret untuk kepentingan politik. JIS tidak ada kaitannya dengan prestasi atau wanprestasi Gubernur DKI Jakarta. Sehingga JIS tidak boleh dijadikan sebagai alat memuja atau menghina Anies Baswedan.
JIS dibangun berdasarkan perencanaan Pemerintah DKI Jakarta dan 80% dibiayai melalui pinjaman dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), sisanya 20% dari APBD DKI Jakarta. Maka sejatinya JIS adalah hasil kerjasama berbagai pihak, termasuk para perencana dan pelaksana pembangunan. Sehingga JIS harus menjadi tanggung jawab bersama.
Discussion about this post