Sukarman Loke: Pelaksanaan Psikotes SKB CPNSD Sesuai Persetujuan Panselnas

PENASULTRA.ID , MUNA – Rencana Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Muna untuk melaksanakan tambahan psikotes dalam Seleksi Kompetnsi Bidang (SKB) CPNSD telah sempat menjadi sorotan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Komisi I menilai psikotes itu sangat anomali jika dibandingkan dengan daerah lainya di Sultra. Dimana hanya Muna yang melaksanakan tambahan tes psikotes tersebut. Selain itu, tambahan psikotes itu telah ditiadakan oleh Bupati Muna LM Rusman Emba. Bahkan orang nomor satu di Bumi Sowite itu sudah dua kali digaungkan pada media online maupun cetak lokal dalam kurun waktu berbeda. Salah satunya diberitakan kurang lebih sebulan lalu. Namun anehnya Sukarman Loke selaku Kepala BKPSDM Muna mengaku baru saja mengetahui ihwal kabar itu. Bahkan Informasi tersebut diketahuinya melalui orang lain. “Saya baru dapat infonya dari pesan WhatsApp yang dikirimkan teman. Setelah saya telusuri, ternyata benar apa yang disampaikan bupati seperti itu. Silahkan saja sudah lama, tapi saya baru lihat, baru dikirimkan,” kata Sukarman Loke usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi I DPRD Muna, Selasa 8 September 2020. Karena informasi ditiadakannya tambahan psikotes itu baru saja didengarnya, Senin 7 September 2020, maka dirinya akan memverifikasinya terlebih dahulu kepada LM Rusman Emba selaku Bupati Muna. “Karena pak Rusman Emba ada di Kendari, maka tentu saya akan kejar di Kendari untuk memverifikasi. Maksud pak bupati ini tidak ada apa?. Apakah berpikir tidak ada aturannya kah? Atau ada aturan tapi berpikir ini (tambahan psikotes) offline,” tanya Sukarman. <blockquote class="instagram-media" style="background: #FFF; border: 0; border-radius: 3px; box-shadow: 0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width: 540px; min-width: 326px; padding: 0; width: calc(100% - 2px);" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CU-MaF3JxKK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14"> View this post on Instagram A post shared by Penasultra.id (@penasultra.id)

Mantan Kadis Perindag Muna itu mengungkapkan, psikotes yang didalamnya ada lima tahapan dan dilakukan secara online telah disampaikan kepada Bupati Muna sebelumnya. Namun ia menduga, karena pekerjaan yang terbilang banyak, sehingga apa yang disampaikan kala itu tidak ditangkap dengan baik. “Sudah saya sampaikan, mungkin karena waktu kita bicara pak bupati lagi pikir yang lain memperebutkan pintu misalnya, itu kan repot juga. Mungkin saja ya, beliau dalam penjelasan kita itu ada hal yang belum ditangkap,” terang Sukarman. Menurut Sukarman, tambahan psikotes dalam SKB CPNSD Muna sesuai aturan dan juga berdasarkan persetujuan dari Panselnas sejak Maret 2020 lalu. Dimana sebelum disetujui, sambung dia, pihaknya telah melayangkan surat ke Panselnas. Jika kemudian psikotes tersebut lantas ditiadakan, maka kembali bersurat ke Panselnas untuk dibatalkan. Dan hal tersebut tidak mudah. “Hanya ada penjelasan pak bupati berbeda dengan marwah dari institusi. Oleh karena itu karena perbedaan marwah inilah, maka kita tentu sebagai bawahannya memverifikasi itu, yang dimaksud pak bupati ini apanya? Dan ini harus kita jelaskan,” ucapnya. “Tetapi jika pak bupati benar-benar menolak, maka bupati juga harus bersurat ke Panselnas untuk membatalkan. Tetapi tidak mudah, karena kita mau, belum tentu Panselnas mau. Sebab, ini sudah masuk di sistem, kita tidak bisa merubah sistem,” timpalnya. Sukarman menambahkan, tujuan diadakannya psikotes itu sendiri bagi para CPNSD adalah untuk menciptakan abdi negara yang memiliki intelektual tinggi, loyal terhadap tugas serta pimpinan, mampu bekerja sama dengan kelompoknya, bisa menerima tekanan sesuai jabatan yang diemban dan memiliki inofatif juga kreatif. “Saya bekerja bukan karena tekanan, bukan karena demo, tapi aturan. Biar bupati, kalau aturan tetap saya jalankan. Yang jelas sepanjang psikotes itu legal dan tidak melanggar aturan, siapapun melarang, kecuali ada perintah dari pak bupati yang berpendapat lain. Tentu sebagai bawahan kita mengikuti perintah lain itu dari pak bupati,” pungkasnya. Sekedar diketahui, jumlah CPNSD yang bakal mengikuti SKB sebanyak 489 orang. Penulis: Sudirman Behima Editor: Basisa

No Result