Tambang di Kabaena Ancam Kehidupan Masyarakat, Bupati Tafdil Dukung Investor?

PENASULTRA.ID , BOMBANA – Pulau Kabaena memiliki luas 873 kilo meter persegi merupakan salah satu wilayah pemerintahan Bupati Bombana H. Tafdil. Pulau kabaena memiliki kadar sumber daya alam (SDA) berupa nikel terbesar nomor urut kedua di Sulawesi Tenggara (Sultra). Tentu dengan melimpahnya SDA nya pulau mungil tersebut membuat para pengusaha, baik investor dari luar (asing) maupun dari dalam negeri berbondong-bondong hadir untuk mengeruk kekayaan alam yang ada disana. Berdasarkan data yang diperoleh media ini, ada empat desa di Pulau Kabaena seperti desa Pongkalero, Puununu, Batuawu dan di desa Langkema kecamatan Kabaena selatan terdapat sejumlah perusahaan pertambangan yang sedang beroperasi yakni, PT Almharig, PT Tekonindo, PT Tambang Bumi Sulawesi (TBS) dan PT Magro. Hingga saat ini, kondisi geografinya pulau Kabaena khususnya di Kecamatan Kabaena cukup memprihatinkan. Bagaimana tidak, dengan banyaknya Izin usaha pertambangan yang sedang mengeruk ore nikel sehingga menimbulkan berbagai dampak untuk warga. Seperti sumber mata air disaat musim kemarau mengering serta debu menyelimuti sejumlah kawasan di Kabaena Selatan. Nyaris setiap hari, suara robot-robot penggali tanah milik beberapa perusahaan di wilayah empat desa ini begitu ramai terdengar. Diketahui mata pencaharian masyarakat di empat desa ini yaitu bertani (jambu mete, kelapa, cengkeh, berternak sapi dan nelayan. Mirisnya, mata pencaharian mereka tersebut kini berada di ujung tanduk. Pasalnya, lahan pertanian mereka harus sirna tergadai dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sementara pantai dan laut tempat mereka mencari ikan. Tidak hanya itu, sikap kesewenang-wenangan perusahaan, secara terang-terangan melakukan pengrusakan lahan perkebunan masyarakat. Sebut saja kebun cengkeh milik warga kecamatan Kabaena Selatan, Aleks (nama samaran) dimana sejumlah tanaman cengkeh miliknya, dirusak oleh salah satu perusahaan pertambangan yang sedang beraktivitas di desa Batuawu. “Ada enam pohon cengkeh yang rusak, tentu saya sangat kecewa dengan sikap perusahaan itu,” ujarnya. Lalu bagaimana tanggapan dan sikap Bupati Bombana melihat aktivitas pertambangan di pulau Kabaena saat ini? Bupati Bombana, H Tafdil menilai hadirnya perusahaan pertambangan di Pulau Kabaena yang tidak layak sebagai kawasan pertambangan malah menganggap biasa saja. Saat di konfirmasi oleh awak Penasultra.id , bukannya prihatin dengan kondisi pulau Kabaena melainkan mengapresiasi hadirnya investor di negeri yang dinakhodainya sejak 2012 itu. “Hadirnya investor pertambangan di Kabupaten Bombana khususnya di Pulau Kabaena kita jangan melihat negatifnya, kita harus lihat nilai positifnya,” ucap Tafdil. Kata dia, perusahaan pertambangan tidak mungkin menyalahi aturan, apalagi sampai menerobos lahan masyarakat. “Sampai hari ini, 17 tahun Kabupaten Bombana terbentuk belum ada keluhan dari masyarakat tentang penyerobotan lahan. Lagian perusahaan pertambangan punya amdal sebagai landasan dalam berinvestasi,” ungkap suami dari Andi Nirwana Sebbu usai pelaksanaan upacara HUT Bombana ke 17 di Kantor Bupati, Jumat 18 Desember 2020. Bahkan, menurut dia, hasil pengawasannya lewat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) belum ditemukannya dampak kerusakan akibat pertambangan. “Sering masyarakat menginformasikan ke DLH, tapi lingkungan hidup setelah turun belum ada juga yang mereka katakan bahwa ini akan berisiko dan sebagainya,” tuturnya. Padahal, sambung dia, November 2020 lalu, ada laporan masyarakat di desa Langkema, Kecamatan Kabaena Selatan tentang kekeringan mata air diduga aktifitas pertambangan sehingga menyebabkan masyarakat setempat kesulitan air bersih. “Jika ditemukan ada perusahaan yang lalai dari aturan lingkungan pasti akan ada rekomendasi, bahkan teguran pun kita berikan kalau memang ada menyalahi aturan lingkungan,” pungkasnya. Penulis: Zulkarnain Editor: Basisa Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/_bBG7HOykds

No Result