<strong>PENASULTRA.ID, KONAWE UTARA -</strong> Setelah melakukan vidcom bersama Presiden Jokowi, pemerintah kabupaten (Pemkab) Konawe Utara (Konut) bersama jajaran Forkopimda, TNI dan Polres Konut melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pelaksanaan PPKM tidak lagi mikro tapi sistem level. Bupati Konut Ruksamin, mengatakan pihaknya sudah laksanakan vidcom dihadiri semua OPD, Kapolres bersama Kajari serta Dandim secara virtual. "Vidcon kemarin yang kita laksanakan terbagi beberapa sesi, dalam persentase kami meminta dari Dirut RSUD Konut menyiapkan persiapan gedung dan peralatannya," ungkap Ruksamin, Jumat 23 Juli 2021. Kemudian, tambah Ruksamin, dilanjutkan dengan Dinas Kesehatan mulai penanganan dan pencegahan. Lalu BPMD tindakan yang sudah dipersentasikan, begitu juga Kapolres Konut dari kesiapan personil bersama Dandim. "Disesi kedua, saya meminta kepada Dinas Sosial (Dinsos) untuk penanggulangan ekonomi bantuan apa saja, dilanjutkan oleh UMKM. Kemudian pihak PLN dari sekian KK yang mendapatkan subsidi listrik," ujarnya. Lalu Kadis Keuangan memaparkan berapa APBD yang terserap untuk penanganan Covid di Konut. "Anggaran Konut yang bersumber dari APBN/DD, dan APBD Rp 96.161.285.249. Inilah dana yang kita gunakan untuk sosial ekonomi dan kesehatan," ucapnya. Untuk penanganan Covid, sumber DD 8 persen dari 159 desa jumlahnya Rp 10.690.923.440 yang digunakan untuk pos PPKM, pencegahan seperti pembagian masker dan pembuatan isolasi mandiri. "Isolasi mandiri yang disiapkan kepada desa apabila rumah sakit kita sudah full untuk menampung pasien yang terpapar Covid-19," tuturnya. Selain itu, masih kata dia, Pemkab Konut menyiapkan tambahan anggaran untuk penanganan Covid-19 dari APBD berjumlah Rp 20.935.935.900 penanganan Covid yang disiapkan tenaga medis yang berada di puskesmas-puskesmas. "Masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial PKH berjumlah 3.117 orang dengan total anggaran Rp 9.972.300.000. Bantuan pangan non tunai berjumlah 3.317 dengan anggaran Rp 7.960.800.000, BST jumlah penerima 2.975 jumlah anggaran Rp 3.579.800.000 bersumber dari Dinas Sosial dan BLT dengan penerima 5.588 dari DD dengan anggaran Rp 55.104.078.110," paparnya. "Saya perintahkan kepada kepala desa termaksud camat, untuk melakukan kroscek penerima data sosial, termasuk bagi para pelaku UMKM," ulasnya. Ia berharap, kepala desa memberlakukan PPKM, melibatkan tenaga kita semua yang sudah dibentuk tiap-tiap desa dan mengefektifkan penerima bansos. "Untuk mengefektifkan pelaksaanan vaksinasi, saya perintahkan kepala desa dan camat mendata tiap-tiap desa menyiapkan data jumlah yang sudah divaksin dan melaporkan data belum sesuai data dari puskesmas," harap ketua DPW PBB Sultra itu. Vaksinasi sekarang dilaksanakan bukan lagi di puskesmas tetapi diarahkan untuk melakukan vaksin di tiap-tiap desa. "Tidak terhenti dari situ, tetapi ada tindakan tracking. Saya juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk mentaati protokol Covid-19. Covid bukan urusan pemerintah, TNI/Polri tetapi ini adalah melibatkan seluruh masyarakat," jelasnya. <strong>Penulis : Iwan Charisman</strong> <strong>Editor: Basisa</strong> <strong>Jangan lewatkan video populer:</strong> https://youtu.be/X5VOSX1CwBg
Discussion about this post