<strong>PENASULTRA.ID, KENDARI</strong> - Sebagai wujud komitmen dalam upaya penanggulangan dan pencegahan stunting di tiap daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat koordinasi (Rakor) dan evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat provinsi, Selasa 11 Juni 2024. Pada rakor evaluasi TPPS yang juga dihadiri instansi vertikal, organisasi perangkat daerah (OPD) Sultra, BKKBN, PKK, IBI, akademisi dan mitra tersebut dipimpin oleh Staf Ahli Setda Sultra, Laode Syaifuddin didampingi Sekretaris BKKBN Sultra, Muslimin. Dalam sambutannya, Syaifuddin mengajak dan mengingatkan jajaran TPPS Sultra agar lebih menguatkan koordinasi, komunikasi dan sinergi. Maksud dan tujuan dilaksanakannya Rakor TPPS tahun 2024 ini, kata dia adalah, pertama, untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kedua, mengoptimalkan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan stunting dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Ketiga, mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektivitas organisasi. "Kemudian, persetujuan atau kesepakatan bersama serta komitmen yang kuat dalam penanganan stunting di Sulawesi Tenggara sesuai target dan sasaran sebagaimana yang diharapkan," ujar Syaifuddin dalam arahannya pada Rakor yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI), angka prevalensi stunting di Sultra pada 2022 mencapai 27,7%. Lalu pada 2023 naik 2,3% menjadi 30%. “Data tahun 2023 menjadi 30% naik 2,3% ini menjadi perhatian. Data dari Dinas Kesehatan by name by address dipadukan data BKKBN itu yang potensi stunting. Ini harus kita fokuskan datanya agar tidak tumpang tindih dan benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai ada yang wajib kita layani, tetapi terlewatkan. Ternyata sampai saat ini kita belum melihat dan mencermati apa hasil audit para pakar stunting,” beber Syaifuddin. "Kita semua perlu tahu, apakah teman-teman yang mengalokasikan kegiatan untuk penurunan dan pengentasan stunting ini sudah terkoneksi dengan pemetaan yang telah dilakukan para pakar stunting," tekannya lagi. Sementara itu, mewakili Kepala Perwakilan BKKBN Sultra, Muslimin menyampaikan bahwa di Juni ini pemerintah akan melaksanakan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting. Menurut Sekretaris BKKBN Sultra itu, kegiatan pengukuran dan intervensi serentak yang dilakukan secara nasional di 38 provinsi itu sebagai gerakan bersama yang melibatkan seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah desa untuk mencegah lahirnya anak stunting baru. Adapun sasaran pengukuran dan intervensi serentak ini, kata Muslimin adalah semua calon pengantin, ibu hamil, dan balita yang diharapkan datang ke Posyandu untuk dilakukan pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi, validasi, dan intervensi. "Untuk itu kesiapan sarana dan prasarana seperti antropometri yang terstandar, kader yang kompeten, dan tenaga kesehatannya juga harus dipersiapkan dengan baik," pungkasnya. <strong>Penulis: Mujahidin</strong> <strong>Editor: Ridho Achmed</strong> <strong>Jangan lewatkan video populer:</strong> https://www.youtube.com/watch?v=XyV4UIwxtmA
Discussion about this post