Kemudian di Provinsi NTT, TP2TB provinsi juga telah terbentuk, tetapi sebanyak 18 kabupaten/kota belum melaksanakannya. Sedangkan dari sisi RAD, tercatat di tingkat provinsi dan 21 kabupaten/kota belum menyusunnya.
“Jadi, ini mohon bantuanlah. Bapak-Bapak, Ibu sekalian kita undang di sini untuk mendorong daerah-daerahnya. Dan bapak gubernur, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, silakan gunakan otoritas yang ada [untuk mendorong penanganan TBC],” ungkapnya.
Senada dengan itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno meminta daerah betul-betul membantu penanganan TBC.
Pemda diminta untuk mengalokasikan anggaran dalam mendukung upaya tersebut. Pasalnya, penyakit TBC memiliki risiko besar di lingkungan masyarakat.
“Oleh karena itu tadi mengaktifkan kelembagaan TP2TB dan juga segera memasukkan di dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dalam Renstra (Rencana Strategis) daerah dan seterusnya, sehingga ini bisa segera untuk aktif. Dan juga akan ada mekanisme monitoring yang nanti dilakukan oleh Pak Mendagri,” ujarnya.
Di sisi lain, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, Presiden RI Prabowo Subianto memiliki perhatian yang sangat besar dalam penanganan TBC. Bahkan upaya tersebut telah tercantum dalam quick wins.
Langkah ini diharapkan dapat menekan angka TBC, khususnya dimulai dari delapan provinsi yang menjadi prioritas.
“Karena kalau dari delapan daerah ini bisa tertangani, Insya Allah turunnya bisa sangat bagus,” pungkas Budi Gunadi.
Editor: Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post