Tag: PPPK Paruh Waktu

PENASULTRAID, BAUBAU - Menindaklanjuti langkah advokasi atas polemik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPKPW) di Kota Baubau, Tim Pengacara Honorer PPPKPW dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Posko Perjuangan ...

PENASULTRAID, BAUBAU - 80-an orang honorer Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Kota Baubau yang dinyatakan tidak lulus mendatangi Kantor Walikota setempat pada Selasa 23 Desember 2025. Kedatangan ...

PENASULTRAID, BAUBAU – Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau memastikan isu dugaan honorer “siluman” yang mencuat dalam pengumuman kelulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu beberapa hari lalu adalah tidak ...

PENASULTRAID, BAUBAU - Penantian panjang para honorer paruh waktu akhirnya mendapatkan titik terang. Hal ini setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau mengeluarkan pengumuman kelulusan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ...

PENASULTRAID, BAUBAU - Polemik berkepanjangan tentang penyelesaian tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kota Baubau mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan. Serangkaian aksi demonstrasi sudah digelar oleh ...

PENASULTRAID, KONAWE SELATAN - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konsel, Hamrin menyampaikan penghargaan tinggi atas komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pelaksanaan program nasional, sekaligus menyandingkannya dengan nilai-nilai kemanusiaan. “Saya ...

PENASULTRAID, BUTON SELATAN - Sejumlah massa aksi yang mengatasnamakan dirinya sebagai Pemerhati PPPK Paruh Waktu se-Kepton menggelar demonstrasi di Kantor Bupati Buton Selatan (Busel) pada Senin, 29 September 2025. Aksi ...

PENASULTRAID, KONAWE SELATAN – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta memastikan seluruh tahapan pengusulan Pegawai Pemerintah dengan ...

PENASULTRAID, BAUBAU - Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau melalui tim lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang terdiri dari Inspektorat, BKPSDM, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum melakukan verifikasi terhadap data kurang lebih ...