Maka dengan pengalamannya itu, Bahri mencoba membedah salah satu jenis anggaran belanja barang dan jasa yang didalamnya ada objek perjalanan dinas yang melekat di APBD Mubar.
“Pada perjalanan dinas saya temukan ada anggaran Rp48 miliar sekian, nah ketika itu dipotong setengah dari anggaran tersebut, sehingga TPP ASN dibayarkan menjadi selama 12 bulan, bukan dua bulan saja,” ujar Bahri.
Menurut alumni STPDN angkatan 07 itu, setelah kesejahteraan ASN diperhatikan melalui TPP, ia bakal buat perjanjian kinerja.
Dimana nantinya masing-masing kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Mubar akan melakukan kontrak kinerja sesuai target kinerja yang tercantum dalam DPA.
“Targetnya harus jelas. Jadi setelah kita tata birokrasi, lalu kita naikan TPP-nya kemudian perjanjian kinerja dengan saya, nanti saya tinggal evaluasi. Silahkan lari kencang, realisasikan APBD, karena realisasi APBD ini menunjang terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di daerah sangat tergantung realisasi APBD,” Bahri menambahkan.
Discussion about this post