Pantauan awak Penasultra.id, di kantor bupati Buteng masa aksi sempat diajak untuk melakukan hearing namun masa aksi menolak. Masa aksi akan hearing kecuali yang menemui mereka adalah Sekda Buteng H. Kostantinus Bukide yang saat ini tidak berkantor karena sedang menjalani karantina mandiri.
Tidak mendapat jawaban di kantor bupati, masa aksi kemudian menuju di kantor DPRD Buteng. Di DPRD, masa aksi kembali menyampaikan keluhannya dihadapan para perwakilan mereka yang diterima langsung Ketua DPRD Buteng Bobi Ertanto.
“Dari data yang kami peroleh, untuk kesehatan Rp 10,7 miliar tapi faktanya berbanding terbalik. Buktinya sampai saat ini tenaga dari Satgas Covid-19 sendiri belum diberikan insentifnya,” sebut Hasan saat berorasi di kantor DPRD Buteng.
Ia menilai, DPRD Buteng terkesan tutup mata. Sebab sampai saat ini DPRD Buteng belum juga membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengawal penggunaan dan pembelanjaan anggaran Covid-19 yang dilakukan oleh Pemda sebagaimana dijanjikan pada aksi perdana.
Ketua DPRD Buteng Bobi Ertanto yang menemui massa aksi membantah tudingan itu.
“Salah satu bentuk pengawasan kami yakni dengan dicopotnya Kadis Sosial. Pernah juga setiap kelurahan kami ajak untuk rapat mitra kerja dengan DPRD. Jadi bentuk pengawasan seperti apa yang kami tidak lakukan,” tanya Bobi.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Buteng, Tasman menjelaskan anggaran Covid-19 yang berjumlah Rp 19 miliar tersebut terbagi dua, yakni Rp 6 miliar tersebar di masing-masing OPD untuk membiayai kegiatannya mereka, dan Rp 13 miliar sisanya dipersiapkan untuk belanja tak terduga.
Discussion about this post