Umar Bonte: Kepton Bisa Mekar Jika Muna Raya Jadi Provinsi Duluan

PENASULTRA.ID, KENDARI - Pemekaran Provinsi Kepulauan Buton (Kepton) saat ini mandek. Pemecahan wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) bagian kepulauan itu masih belum jelas, belum ada kepastian waktu menjadi daerah otonomi baru (DOB). Warga Sultra pun bertanya-tanya tentang penyebab mandeknya proses pemekaran itu. Ada 6 kabupaten dan kota yang akan tergabung dengan Provinsi Kepton ini jika mekar. Yakni Kota Baubau, Kabupaten Wakatobi, Buton, Buton Utara, Buton Tengah dan Buton Selatan. Akan tetapi untuk penempatan ibukota provinsi belum ditetapkan, karena ada dua pilihan yakni di Wakatobi atau di Baubau. Rencana pemekaran Kepton ini rupanya dinilai akan menyisakan masalah baru. Sebab dengan mekarnya Kepton, yang mana Kabupaten Muna dan Muna Barat tidak termasuk, akan menyebabkan dua kabupaten itu tertinggal. Hal inilah disinyalir salah satu penyebab Kepton belum disahkan oleh pemerintah pusat. "Kalau Kepton mekar, bagaimana dengan Muna? Pemerintah pusat memikirkan itu. Syarat pemekaran adalah daerah sekitar harus maju. Kalau suatu daerah dimekarkan jangan menciptakan daerah miskin baru," kata La Ode Umar Bonte dalam keterangannya, Jumat 21 Juli 2023. Bila Kepton mekar, kata tokoh pemuda asal Muna Raya ini tentu akan memisahkan akses perekonomian di dua wilayah, Sultra dan Kepton. Apalagi jika ibukota Kepton ada di Baubau ataupun Wakatobi. Muna akan ketinggalan, karena masyarakat Buton tidak perlu lagi ke Kendari melewati Muna, sehingga Muna bukan lagi jalur transit. Tidak diaksesnya Muna, menurut Umar Bonte akan membuat perputaran ekonomi menjadi lemah dan terisolir. Apalagi wilayah Muna Raya masih bergantung pada daratan. "Kepton akan dimekarkan jika Muna Raya duluan yang dimekarkan. Provinsi Muna Raya itu meliputi daerah-daerah di Kepulauan Buton dan Muna Raya. Kita gabungkan dulu, baru memekarkan Kepton sendiri. Usulan lama dan baru sama saja, dokumen yang sekarang diusulkan tidak berarti apa-apa. Hanya berupa kertas-kertas yang tidak ditanggapi," ujar Ketua Umum DPP KNPI itu. Pemekaran DOB, kata Umar Bonte, tergantung pada orang yang mengusulkan. Sebab membutuhkan komunikasi politik dengan pemerintah pusat yang bisa diandalkan. Saat ini, UB (sapaan akrab Umar Bonte) menilai, tidak ada komunikator kuat di pusat, sangat lemah untuk Kepton. "Saya akan berbicara langsung dengan elit pengambil kebijakan di Jakarta, sangat yakin Muna Raya akan lebih dulu mekar," tegasnya. Untuk pemerataan pembangunan, pembagian keuangan dari pusat, serta akses layanan di wilayah Sultra, kata UB diperlukan pemekaran dua kali lagi. Kabupaten Muna harus melahirkan Kota Raha, Muna Timur dan Muna wilayah utara. Tentu pemekaran ini mempertimbangkan faktor budaya, persamaan tujuan dan harapan menambah pendapatan asli daerah (PAD) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. "Di Papua sana hanya dengan 25 ribu penduduk bisa jadi provinsi, kok. Kita butuh pemekaran karena kita butuh akses yang lebih cepat. Muna itu tidak pernah dipedulikan dari zaman ke zaman, membangun jembatan Muna-Buton saja sangat sulit, karena masing-masing daerah sulit membuka kerja sama APBD, provinsi juga pusing. Dengan menjadi provinsi, akan lebih diperhatikan pemerintah pusat," tekan mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Halu Oleo (UHO) periode 2003-2006 ini. Muna Raya memiliki tanah yang subur dan berpotensi besar dalam pertanian, perkebunan dan pariwisata. Sayangnya, akses ke daerah ini masih sangat sulit. Karenanya, UB berencana akan berbicara dengan para tokoh dalam waktu dekat membentuk panitia pemekaran Muna Raya. Seperti diketahui, Sultra sudah lama mengusulkan pemekaran Kepton. Seharusnya telah menjadi prioritas DOB. Selain Kepton, ada sejumlah DOB lain yang ikut diusulkan untuk mekar. Di antaranya, Kota Raha, Kabupaten Muna Timur, Kabupaten Kepulauan Kabaena, Kabupaten Poleang dan Kabupaten Pakue Raya. Sayangnya, soal pemekaran ini pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium. Hanya, Provinsi Papua yang mendapatkan kado istimewa untuk pemekaran di era pemerintahan Jokowi-Ma'aruf Amin. Editor: Ridho Achmed Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/m3a3HVsH1_E

No Result