Ia juga percaya penggunaan alat kontrasepsi pasca melahirkan bisa sekaligus menurunkan angka stunting.
“Jadi saya kira tentang stunting, saya percaya isu perempuan sangat penting juga, karena saya pikir program keluarga berencana setelah melahirkan, pemasangan alat kontrasepsi setelah melahirkan kalau itu sukses saya kira stunting juga akan sukses turun. Karena jarak kelahiran (birth to birth interval) 36 bulan jarak idealnya sehingga anak sebelumnya bisa terperhatikan dengan baik agar tidak terjadi stunting,” ujar dr. Hasto.
Selain itu permasalahan lainnya yang perlu diperhatikan dalam kerja sama BKKBN dan UNFPA ke depan adalah disparitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh provinsi di Indonesia yang tinggi sekali.
“Penurunan stunting ini sangat penting karena bagi Indonesia Indeks Pembangunan Manusia lebih rendah dari Thailand, Vietnam dan Malaysia. Jadi Pak Jokowi mengingatkan saya untuk menurunkan angka stunting menjadi 14% di 2024, ini target yang ambisius. IPM di berbagai provinsi sangat beragam, di Indonesia Timur seperti NTT, Papua, IPM nya 68, DKI Jakarta 81, Bali 81, saya kira disparitas ini sangat terlihat. Mungkin kolaborasi KB dengan hak perempuan untuk memilih KB sangat berpengaruh pada stunting. Semoga ke depan kita bisa berkolaborasi lebih banyak lagi,” terangnya.
Sementara itu Country Representative UNFPA untuk Indonesia Mr. Hasan Mohtashami mengatakan kerja sama BKKBN dan UNFPA adalah kerja sama yang secara alamiah memang betul-betul sesuai dan diperlukan. Isu kependudukan sebenarnya adalah bukan tentang angka dan jumlah anak, namun tentang bagaimana perempuan memilih apa yang mereka inginkan untuk dirinya sendiri.
Discussion about this post