<strong>PENASULTRA.ID, KONAWE SELATAN</strong> - Wakil Bupati Konawe Selatan (Konsel) Rasyid bersama Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi mengikuti rapat koordinasi nasional (Rakornas) pengawasan intern (Wasin) tahun 2021 yang dihelat secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor. Kedua pimpinan daerah tersebut mengikuti arahan Presiden RI Joko Widodo dari layar kaca yang disiapkan pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra di ballroom salah satu hotel di Kendari, Kamis, 27 Mei 2021. Juga turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Nur Endang Abbas, Dirut Bank Sultra Abdul Latif dan Kepala BPKP Sultra Nani Ulina Kartika Nasution. Presiden Jokowi dalam amanatnya mengatakan, ada tiga hal utama yang ditekankan saat memberikan arahan terhadap BPKP serta seluruh jajaran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) untuk menjamin tercapainya program pembangunan pemerintah yang tetap akuntabel, efektif, dan efisien. Pertama, presiden meminta BPKP dan APIP untuk terus melakukan serta meningkatkan pengawalan dalam rangka percepatan belanja pemerintah. BPKP dan APIP juga diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk merealisasikan dan mempercepat belanja pemerintah. Kedua, Jokowi menginstruksikan untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program. Katanya, pengawalan BPKP dan APIP terhadap perencanaan program, harus dilakukan sejak awal, sehingga program yang direncanakan memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat. Termasuk perencanaan program juga harus adaptif dan dapat disesuaikan dengan situasi serta kondisi saat ini. Adapun poin ketiga, Jokowi menegaskan kepada BPKP dan APIP untuk memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas data yang dikelola oleh pemerintah. Integrasi dan sinkronisasi basis data antar program perlu dikawal untuk meningkatkan keandalan data sehingga program-program yang dijalankan pemerintah dapat tepat sasaran. Mengakhiri arahannya, Jokowi mengingatkan kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar menjamin BPKP dan APIP dapat bekerja secara independen dan profesional. Berikan akses dan informasi yang akurat kepada mereka untuk mempermudah kerja pengawasan. Mantan Wali Kota Solo ini juga mengingatkan BPKP serta seluruh jajaran APIP untuk membantu mencapai tujuan pembangunan pemerintah, bukan menakut-nakuti dan mencari-cari kesalahan. <strong>Penulis: Supyan Hadi</strong> <strong>Editor: Madan</strong> <strong>Jangan lewatkan video populer:</strong> https://youtu.be/BDlNmtyQGDE
Discussion about this post