Wakil Ketua DPRD Sultra Minta Dirinya Dilaporkan ke Polisi

PENASULTRA.ID, KENDARI - Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumarding meminta Gerakan Anti Korupsi Sultra untuk melaporkannya kepada pihak penegak hukum dalam hal ini Polda Sultra. Jumarding mengatakan hal itu karena kesal dengan tudingan Gerakan Anti Korupsi Sultra yang menyebut dirinya selama menjadi pimpinan DPRD Sultra pernah melakukan perjalanan dinas fiktif. Padahal faktanya, dirinya tidak pernah melakukan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan peruntukannya. "Tudingan yang dimuat dalam pemberitaan itu adalah fitnah. Tunjukan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif itu, kapan dan dimana terjadi. Saya tidak pernah melakukan perjalanan dinas dengan cara menyuruh orang lain yang jalan," kata Jumarding kepada penasultra.id, saat ditemui di rumah jabatannya, Minggu (2/5/2021) malam. Jumarding mengatakan, Ketua Gerak Anti Korupsi Sultra bicara di media dengan perkataan yang ngawur atau hanya mendengar bicara dari orang. Pasalnya, di dalam pemberitaan dirinya melakukan perjalanan dinas pada tanggal 1 April 2016 sebelum menjabat sebagai pimpinan DPRD Sultra. Padahal faktanya pada bulan April 2016, dirinya sudah menjabat sebagai pimpinan DPRD Sultra, karena dirinya dilantik menjadi pimpinan pada tanggal 10 Maret 2016. “Saya khawatir dengan kondisi ini, siapa tau ada maling teriak maling, oknum itu yang melakukan baru dia juga yang berteriak maling,” ujarnya. Untuk membuktikan itu, Jumarding menantang kepada pihak yang melaporkan dirinya ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Sultra untuk meneruskan laporannya ke Polda Sultra dengan bukti-bukti seperti yang dituduhkan, agar kasus tersebut bisa terbuka secara terang benderang. “Jangan hanya lapor ke BK, lapor juga ke Polda Sultra. Dan jika tuduhan itu tidak terbukti, maka saya akan melaporkan si LSM (Ketua Gerak Anti Korupsi Sultra) ini ke pihak Polda Sultra atas dugaan pencemaran nama baik terhadap diri saya,” tegasnya. Politikus Demokrat ini juga menyarankan kepada Gerak Anti Korupsi Sultra untuk melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan-dugaan tindak pidana korupsi di lingkup DPRD Sultra dan melaporkannya jika ditemukan ada indikasi penyelewengan. “Saya bersedia layani kalau saya dilaporkan. Selain itu perlu diketahui bahwa sekretariat DPRD ini adalah lembaga yang bukan mengelola anggaran 1 milar sampai 2 miliar, tetapi sekertariat DPRD mengelola uang sampai ratusan miliar. Jadi harus disisir kutu semua kegiatan pengelolaan uang di sekertariat DPRD biar publik mengetahui peruntukan uang tersebut,” pintanya. Sebelumnya, Ketua Gerak Anti Korupsi Sultra, Nursan melaporkan Wakil Ketua DPRD Sultra Jumarding ke BK DPRD Sultra, karena diduga telah melakukan penyelewengan anggaran dengan cara melakukan perjalanan dinas fiktif pada tanggal 1 April tahun 2016 silam. Penulis: Madan Jangan lewatkan video terbaru: https://youtu.be/G_zq8HK8Ab0

No Result