Warning! Ini Pernyataan Resmi Dewan Pers Soal THR Wartawan

PENASULTRAID, JAKARTA - Menjelang perayaan Hari Raya Idulfitri 1446 H yang jatuh pada 31 Maret 2025, Dewan Pers mengimbau kepada semua pihak agar tidak melayani permintaan Tunjangan Hari Raya (THR), baik barang maupun sumbangan dalam bentuk apapun yang mungkin diajukan oleh yang mengatasnamakan media baik dari organisasi pers, perusahaan pers, maupun organisasi wartawan. Imbauan Dewan Pers dengan Nomor: 183/DP/K/III/2025 dan ditandatangani langsung oleh Ketuanya, Ninik Rahayu di Jakarta pada 8 Maret 2025 itu dikeluarkan untuk menghindari penipuan dan penyalahgunaan profesi wartawan oleh para oknum yang mengaku-ngaku sebagai wartawan, organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers, ataupun media. Sikap Dewan Pers ini dilandasi sikap moral dan etika profesi dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakan integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme kewartawanan. Dalam suratnya yang ditujukan kepada Panglima TNI, Kapolri, Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Digital, Pimpinan BUMN/BUMD, Pimpinan Perusahaan, Karo Humas dan Protokoler Pemprov, Pemkab, dan Pemkot se-Indonesia serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika se-Indonesia itu, Dewan Pers juga menegaskan dukungannya dalam upaya pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dewan Pers tidak bisa menolerir adanya praktek buruk dimana wartawan, perusahaan pers, atau organisasi wartawan yang semakin banyak bermunculan pada saat ini meminta-minta sumbangan, bingkisan ataupun THR. "Pemberian THR kepada wartawan adalah menjadi kewajiban setiap perusahaan pers kepada pegawai/wartawannya. Bila ada oknum wartawan yang mengaku dari media ataupun sebuah organisasi wartawan menghubungi Bapak/Ibu, wajib untuk menolaknya," tegas bunyi surat imbauan Dewan Pers. "Apabila mereka meminta dengan cara memaksa, memeras, dan/atau bahkan mengancam, sebaiknya mencatat identitas atau nomor telepon atau alamat mereka dan melaporkannya ke kantor polisi terdekat. Selain itu Bapak/Ibu bisa melaporkannya kepada Dewan Pers," tambah bunyi surat imbauan Dewan Pers. Perlu dicatat bahwa organisasi perusahaan pers dan organisasi wartawan yang telah terverifikasi serta menjadi konstituen Dewan Pers adalah sebagai berikut: 1. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 3. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) 4. Perusahaan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) 5. Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) 6. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) 7. Serikat Perusahaan Pers (SPS) 8. Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) 9. Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) 10. Pewarta Foto Indonesia (PFI) 11. Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Untuk itu, Dewan Pers sekali lagi mengimbau kepada semua pihak untuk tidak melayani permintaan THR, bingkisan, atau sumbangan terkait Hari Raya Idulfitri 1446 H dari pihak-pihak yang mengaku sebagai konstituen Dewan Pers. Hal yang sama Dewan Pers tidak mengizinkan Konstituen Dewan Pers untuk melakukan hal yang sama. "Demikian, imbauan ini dibuat dalam rangka menjaga integritas wartawan Indonesia dan menjaga kemerdekaan pers dari pengaruh negatif oknum yang mengatasnamakan media atau wartawan serta dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan pers nasional," pungkas imbauan Dewan Pers. Editor: Ridho Achmed Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/PU7UlUP-DXc?si=YHSyXHSSc1k7RWEM

Warning! Ini Pernyataan Resmi Dewan Pers Soal THR Wartawan

Baca Juga

Wali Kota Siska Ajak ASN-Masyarakat Kendari Bayar Zakat Fitrah Melalui Baznas

Jalin Silaturahmi, Polres Muna Gelar Buka Puasa Bersama Insan Pers

RelatedPosts

Discussion about this post

PenaEkobis

Recommended Articles

Populer Minggu Ini

Advetorial

Link Corner