Sosialisasi dan orientasi program pemberdayaan ekonomi keluarga dalam pelaksanaan Pro PN tahun 2023 ini secara luring dihadiri oleh pendamping dan kader poktan, UPPKS Provinsi DKI Jakarta, perwakilan dinas di PPAP Provinsi DKI Jakarta, pejabat fungsional, ahli madya, ahli muda, dan fungsional umum.
Pada kesempatan ini Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Nopian Andusti menyampaikan pengembangan strategi baru pada program yang dijalankan oleh BKKBN yang difokuskan pada peningkatan kemandirian ekonomi keluarga melalui Proyek Prioritas Nasional atau Pro PN, peningkatan perayaan ekonomi keluarga akseptor dan keluarga rentan stunting di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB).
Program tersebut diharapkan dapat berkontribusi besar pada upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dan keluarga akseptor KB melalui usaha ekonomi mikro atau ultra mikro Pro PN yang sudah berjalan semenjak 2021.
”Melalui program prioritas ini diharapkan keluarga akseptor KB dan keluarga berencana rentan stunting yang tergabung dalam kelompok UPPKS dapat menjadi penggerak motivator dan impresor bagi keluarga akseptor lainnya untuk ikut serta dalam meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga,” kata Nopian.
Namun sayangnya terdapat miskonsepsi terhadap UPPKS yang merupakan bagian dari UMKM dan menyebabkan pemerintah daerah tidak terpaparkan dengan baik.
”Inilah yang perlu kita kembangkan, kita tidak mungkin bekerja sendiri dan tidak mungkin hanya BKKBN saja, kalau BKKBN saja seperti inilah Pak, seperti inilah, dia tetap hidup ya hidup, tapi tidak berkembang,” tambah Nopian.
Program percepatan penurunan stunting juga didukung oleh pihak swasta yang bekerjasama dengan BKKBN. Salah satu mitranya adalah Nestle Indonesia.
Discussion about this post