PENASULTRA.ID, KONAWE SELATAN – Fenomena tingginya angka perceraian, pernikahan dini dan angka kematian karena bunuh diri terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Di Konsel sendiri, pada 2020 angka perceraian tercatat 309 pasangan bercerai secara resmi di Pengadilan Agama. Termasuk 27 pasangan PNS di dalamnya . Namun, total perceraian turun 9 persen dibanding 2019, yakni sebanyak 336 perkara baik cerai gugat maupun cerai talak. Mayoritas gugatan didominasi dari kaum perempuan.
Untuk angka bunuh diri pada 2020 sesuai data dari pihak Kepolisian Resort (Polres) Konsel, terdapat tujuh kasus kematian. Dan merupakan angka kejadian tertinggi di Provinsi Sultra.
Tentunya, penyebab terjadinya perceraian biasanya tak terlepas karena faktor sosial ekonomi, KDRT, pihak ketiga dan pernikahan dini. Selanjutnya, kasus bunuh diri di Konsel bermotifkan karena depresi, tuntutan ekonomi dan pernikahan yang tidak disetujui orang tua.
Sedangkan kejadian pernikahan dibawah umur (19 tahun) sesuai data Kemenag Konsel, terdaftar 46 pasangan menikah pada 2020 atau naik signifikan dibanding 2019 hanya 11 peristiwa.
Melihat fenomena sekaligus menekan tingkat perceraian, pernikahan dini dan angka kematian karena bunuh diri tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) Konsel segera mengambil langkah preventif pencegahan dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di pimpin Sekretaris Daerah (Sekda) H. Sjarif Sajang, Kamis 7 Januari 2020.
Rapat tersebut di ikuti unsur legislatif, Kepolisian, Kemenag dan para pimpinan OPD lingkup Pemda Konsel.
Sekda Konsel, H. Sjarif Sajang menyebut perlu mengetahui dan menyelesaikan titik permasalahan fenomena yang timbul melalui penelitian ilmiah, agar kedepan kejadian bisa ditekan atau tidak terjadi lagi.
Adapun langkah-langkah yang di tempuh Pemda untuk menekan atau menghindari pernikahan usia dini termasuk bagian dari pengendalian perceraian kedepan, Sjarif mengarahkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) untuk melakukan MoU dengan Pengadilan Agama Konsel agar usia perkawinan diterapkan dengan tegas sesuai UU Perkawinan minimal usia 19 tahun.
“Akan kita kuatkan dengan pembuatan Raperda pencegahan pernikahan dini minimal umur 19 tahun. Mengingat usia dibawa itu adalah usia sekolah demi menargetkan Konsel menuju wilayah layak anak,” ulasnya.
Ia menghimbau dinas terkait untuk mengalokasikan kegiatan jangka pendek social safety net (bantuan sosial) untuk kelompok miskin, dan peningkatan perekonomian masyarakat jangka panjang.
Ia juga memerintahkan pembentukan tim terpadu permasalahan sosial multi stakeholder bersama OPD Pemda Konsel untuk berpartisipasi aktif dalam penanganan fenomena.
“Seperti adakan MoU antara Disdukcapil dan Diskominfo terkait data base NIK untuk mendukung bantuan sosial dari pemerintah,” jelasnya.
Penulis: Ibrahim Isnan
Editor: Bas
