PENASULTRAID, KENDARI – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memimpin rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah, Senin 7 Juli 2025.
Rakor yang rutin digelar secara virtual ini diikuti oleh seluruh pemerintah daerah dari berbagai provinsi di Indonesia, termasuk jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang mengikuti dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Sultra.
Rakor ini juga menghadirkan sejumlah pejabat tinggi nasional seperti Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono, dan Staf Ahli Menteri Pertanian Suwandi.
Dari jajaran Pemprov Sultra, hadir langsung Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sekretaris Dinas ESDM, perwakilan Bank Indonesia dan BPS, Inspektorat, serta sejumlah instansi teknis terkait lainnya.
Rakor Pengendalian Inflasi Daerah ini tidak hanya membahas isu inflasi, tetapi juga mengulas strategi menjaga pertumbuhan ekonomi serta mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program pembangunan 3 juta rumah.
Dalam paparannya, Mendagri Tito menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan data Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan, Indonesia berada di peringkat ke-45 dari 185 negara, yang menurut Tito masih menunjukkan adanya tantangan besar di sektor ekonomi.
“Kalau ingin masyarakat sejahtera, maka ekonomi daerah harus tumbuh. Kalau tumbuh, otomatis pendapatan naik, kemiskinan turun, layanan publik membaik,” ujar mantan Kapolri itu.
Tito memaparkan data pertumbuhan ekonomi daerah pada triwulan I tahun 2025, di mana Papua Barat mencatat pertumbuhan sebesar 25,53% dan Maluku Utara mencapai 34,58%.
Mendagri menegaskan beberapa langkah penting yang perlu dipedomani oleh pemerintah daerah, yakni, pertama, menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga komoditas pangan melalui langkah konkret TPID.
Kedua, meningkatkan sinergi pusat-daerah dan stakeholder dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan ketiga, memberikan dukungan terhadap program nasional pembangunan 3 juta rumah.
Tito juga menjelaskan jenis-jenis inflasi, yaitu Volatile Goods (bahan makanan seperti beras, cabai, ayam), Administered Prices (barang/jasa dengan harga diatur pemerintah seperti BBM, listrik, transportasi), serta Core Inflation (inflasi jangka panjang seperti emas dan suku bunga bank).
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Rachmat Pambudy menyampaikan strategi pemantauan dan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dan regional dengan target 8 persen. Strategi tersebut mencakup, pemantauan indikator ekonomi daerah, pengawalan hambatan melalui koordinasi lintas pemangku kepentingan dan percepatan melalui langkah nyata di daerah.
Prof. Rachmat menekankan pentingnya dashboard pemantauan ekonomi serta 9 langkah percepatan pertumbuhan ekonomi, yaitu:
1. Pengendalian harga bahan pokok,
2. Perluasan lapangan kerja,
3. Percepatan realisasi APBD dan proyek infrastruktur,
4. Peningkatan produktivitas pertanian hingga perikanan,
5. Dukungan terhadap industri manufaktur,
6. Percepatan investasi (PMA dan PMDN),
7. Mempermudah perizinan,
8. Pencegahan ekspor-impor ilegal,
9. Percepatan program bantuan sosial dan pangan.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar dalam presentasinya menekankan bahwa perekonomian nasional merupakan agregasi dari kinerja ekonomi daerah. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah daerah sangat penting untuk menjaga inflasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Amalia juga menegaskan pentingnya data yang akurat dan siap mendukung kementerian dan pemerintah daerah dalam orkestrasi kebijakan percepatan ekonomi.
Discussion about this post