Ini harus kita raih. Persyaratannya? Bangun akses jalan, airport internasional, Kota Kendari sebagai penyangga wisata perhotelan dan kuliner, komunitas kreatif, suguhan budaya sebagai bahan baku wisata maka dengan sendirinya asumsi 3,5 menit terbantahkan dan bahkan akan terbantahkan dengan jalan poros Toronipa saat ini.
Hadirnya 3,5 menit disebabkan kegagalan paham, menghina dan tidak layak disampaikan. Ali Mazi telah membangun pondasi wisata, tinggal pelanjutnya untuk membangun konsep wisata terpadu di Sultra. Apalagi 3,5 menit menyatakan mustahil pariwisata Sultra menasional.
Sangat disayangkan pernyataan tersebut yang secara pribadi saya sebagai warga Sultra malu menonton video berdurasi 3,5 menit. Jalan Poros Toronipa akan menjadi basis PAD Sultra jika kita semua warga Sultra tidak menjadikan hati ini sakit karena keberhasilan pembangunan tersebut.
Buton Utara dan KEK
Menyimak video 3,5 menit menggelitik ruang bawah sadar saya akan arti kedunguan dan kegagalan berpikir kritis. Isu yang disajikan sebagai berikut : 1) jalan rusak penghubung Buton Utara, Buton, Baubau; 2) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); 3) Mustahil pariwisata Sultra go-nasional. Jawabnya dari kedunguan artikulasi dan kegagalan berpikir kritis demikian.
Jalan ruas Buton Utara telah dianggarkan dan dalam proses pengerjaan. Hanya dikarenakan cuaca sultra yang hujan sampai dengan bulan ini maka dengan sendirinya timbunan tanah akan menjadi lumpur yang berkubang. Selanjutnya, apakah Buton Utara masuk Kawasan KEK?
Jawabnya belum. Data tahun 2021 ada 19 Kabupaten/Kota masuk Kawasan KEK, yakni : Arun Lhokseumawe, Aceh; Sei Mangkei, Sumut, Batam Aero Technic, Kepri (belum beroperasi); Nongsa, Kepri (belum beroperasi); Galang Batang, Kepri; Tanjung Api-Api, Sumut (belum beroperasi); Tanjung Kelayang, Babel; Tanjung Lesung, Banten; Lido, Bogor (belum beroperasi); Kendal, Jateng; Gresik, Jatim (belum beroperasi; Singhasari, Malang (belum beroperasi); Mandalika, Lombok Tengah; MBTK, Kutai Timur; Palu, Sulteng; Likupang, Sulut; Bitung, Sulut; Morotasi, Morotai; serta Sorong, Papua Barat.
Lalu mana yang disebut KEK dalam 3,5 menit. Ini mempertegas bahwa 3,5 menit hanya mampu beretorika manis dengan janji namun tidak melakukan upaya agar salah satu daerah Sultra masuk KEK.
Mestinya tidak hanya mengkritik tetapi memperjuangkan Buton Utara masuk KEK agar pemerintah pusat dapat memikirkan akses pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Bukan kemudian menjustifikasi pemerintah provinsi tidak peka dalam upaya tersebut.
Substansi KEK adalah program pemerintah dalam membuka akses darat, laut dan udara bagi Kawasan ekonomi khusus bagi daerah yang memiliki potensi keunggulan geoekonomi dan geostrategis, industrialisasi, ekspor, impor, kegiatan ekonomi yang memiliki nilai ekonomi tinggi, pusat pertumbuhan batu, perdagangan serta potensi dan nilai jual pariwisata sehingga dapat menciptakan lapangan kerja.
Pertanyaan saya sudahkan 3,5 menit melakukan fisibilitas studi bahwa pada umumnya jalan Buton Utara lebih kepada mobilitas perjalanan dinas, pedagang kecil, mudik dan sepersekian persen saja digunakan akses ekonomi. Alasannya karena terdapat akses pelabuhan laut yang harusnya diperbaiki menjadi potensi akses tol laut.
Pemerintahan Abu Hasan ketika melakukan ekspor perkebunan dan lain-lain yang kemudian didukung penuh oleh Gubernur Sultra. Launching dan eksport perdana di Pelabuhan Bungkutoko.
Apakah sudah ada peran 3,5 menit bagaimana mengupayakan di pusat agar dibangunkan dermaga laut di Butur yang representatif sehingga memudahkan pengiriman ke pelabuhan Bungkutoko ketimbang melalui jalan darat Buton Utara dan melintas Ferry ke Amolengo dan melintas darat 100 Km. Tentunya dari aspek cost distribussion lebih besar ketimbang sekali pengangkutan di pelabuhan laut Buton Utara.
Kembali ke KEK, Morotai itu KEK dari aspek pariwisata. Kenapa tidak kita harus akui dan objektif bahwa Ali Mazi melalui pembangunan Jalan Poros Toronipa sebagai pembuka akses Kota Kendari dan Kabupaten Konawe masuk kategori KEK.
Tentunya, dengan niat baik 3,5 menit untuk mendukung, memberi solusi dan membantu akses ke pemerintah pusat dan bukan memberi pernyataan yang arogan, provokatif dan skeptif.
Penulis : ERBE
Juru Bicara Gubernur Sultra
Kepala Dinas Kominfo Sultra
Penggiat Ekonomi Kreatif
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post