40 Pasutri di Lasalimu Ikuti Sidang Isbat Nikah

PENASULTRA.ID, BUTON - Sekitar 40 pasangan suami istri (Pasutri) di Kecamatan Lasalimu mengikuti Sidang Isbat Nikah untuk memperoleh kartu keluarga (KK) dan buku nikah. Pembukaan Sidang Isbat Terpadu itu dihadiri Bupati Buton, La Bakry dan Wakil Bupati Iis Elianti bersama Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo, Khairiyah Ahmad, Kepala Kantor Kemenag Buton H. Mansur pejabat eselon II dan Camat Lasalimu, di Aula Serba Guna Kamaru, Senin 20 Juni 2022. Orang nomor satu di bumi penghasil aspal itu mengapresiasi upaya Kepala Kantor Kemenag dan Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo atas diselenggarakan Sidang Isbat Terpadu di Kabupaten Buton. "Mewakili seluruh jajaran Pemda Buton, saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kepala Kantor Kemenag dan ibu Ketua Pengadilan Agama yang sudah bersusah payah mengkoordinasikan hal ini karena didasari keprihatinan banyaknya masyarakat atau pasangan di Buton belum memiliki surat nikah. Ada pasangan baru bahkan ada sudah puluhan tahun," kata La Bakry. Ketiadaan surat nikah, lanjut dia, dampaknya berbuntut panjang. karena akan berkaitan dengan akta-akta catatan sipil merupakan hak seluruh warga negara Indonesia. "Seperti hak anak-anak kita untuk memperoleh akta kelahiran, Kartu Identitas Anak, dan menjadikan seluruh WNI tercatat secara resmi baik akta nikahnya, KTP nya, Kartu Keluarga, dan lain sebagainya. Tetapi dengan catatan harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku," ungkap Bakry. Menurut politisi Golkar itu, jika ditanggung sendiri-sendiri lumayan mahal biayanya. Namun hari ini tidak dipungut biaya, pemerintah yang mengambil alih untuk membantu masyarakat sehingga hak-haknya bisa terpenuhi. Ketua Bapera Sultra itu berharap Sidang Isbat Terpadu ini dapat bermanfaat bagi pasutri yang sudah lama tidak memiliki akta nikah. Sehingga akan memudahkan dalam memperoleh surat-surat resmi di catatan sipil. Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo Khairiyah Ahmad, mengungkapkan Allah SWT telah menggerakkan hati para pemangku kepentingan di daerah ini sehingga kegiatan Sidang Isbat nikah dapat terlaksana. "Sidang Isbat Nikah Terpadu ini dasar hukumnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iah di Aceh dalam rangka penerbitan akta rekam, buku nikah dan akta kelahiran," tuturnya. Ini sidang, lanjut Khairiyah, merupakan program nasional, bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan hukum tanpa diskriminasi, termasuk hak identitas diri yang dikeluarkan dalam akta itu sebuah keharusan. Namun pada kenyataannya sebagian masyarakat memiliki hambatan dalam hal biaya, jarak ataupun proses dalam pelaksanaan persidangan tersebut. Ia menambahkan, masyarakat yang tidak tercatat ada sebanyak 30.184 KK tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Untuk Lasalimu sendiri ada 3.876 KK khusus di Desa Benteng dan Talaga Baru mendapatkan prioritas pelayanan sebanyak 522 KK. Sementara yang mendapat pelayanan terpadu sebanyak 40 KK. Namun ada juga yang tidak hadir. "Saya berharap Pemda akan senantiasa menjadikan ini sebagai program bertahap membantu masyarakat dalam pencatatan pernikahan mengatasi sampai angka zero atau nol," harap Khairiyah. Editor: Basisa Jangan lewatkan video populer: https://www.youtube.com/watch?v=i8-HMYOLJuU

No Result