PENASULTRA.ID, BUTON TENGAH – Puluhan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) kembali menggeruduk kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Senin 31 Agustus 2020.
Aksi yang digelar oleh LPKP ini ke tiga kalinya menuntut transparansi realisasi anggaran penanganan Covid-19 kepada Pemkab Buteng dan DPRD Buteng yang dinilai tak kunjung jelas.
Koordinator aksi, Hasan dalam orasinya mengungkapkan sampai saat ini Pemkab Buteng belum memberikan jawaban yang pasti terkait penggunaan anggaran Covid-19 senilai Rp 19 miliar.
“Ini merupakan aksi ketiga sejak 6 Juli dan 18 Agustus 2020. Parahnya, hingga saat ini Pemkab tidak ada itikad baik dan enggan membuka data tersebut,” teriak Hasan dalam orasinya di depan kantor Bupati Buteng.
Menurutnya, Pemkab Buteng dalam pengelolaan anggaran Covid-19 harusnya dapat memberikan rincian penggunaan anggarannya secara jelas dan akurat kepada masyarakat.
Apa lagi, lanjut Hasan, banyak persoalan yang muncul dimasyarakat karena tidak meratanya bantuan dari dampak Covid-19 ini yang menimbulkan banyak kecurigaan di masyarakat Buteng.
“Sekda harusnya merincikan anggarannya, untuk apa saja item penggunaannya dan apa saja yang sudah direalisasikan,” tegasnya.
Pantauan awak Penasultra.id, di kantor bupati Buteng masa aksi sempat diajak untuk melakukan hearing namun masa aksi menolak. Masa aksi akan hearing kecuali yang menemui mereka adalah Sekda Buteng H. Kostantinus Bukide yang saat ini tidak berkantor karena sedang menjalani karantina mandiri.
Tidak mendapat jawaban di kantor bupati, masa aksi kemudian menuju di kantor DPRD Buteng. Di DPRD, masa aksi kembali menyampaikan keluhannya dihadapan para perwakilan mereka yang diterima langsung Ketua DPRD Buteng Bobi Ertanto.
“Dari data yang kami peroleh, untuk kesehatan Rp 10,7 miliar tapi faktanya berbanding terbalik. Buktinya sampai saat ini tenaga dari Satgas Covid-19 sendiri belum diberikan insentifnya,” sebut Hasan saat berorasi di kantor DPRD Buteng.
Ia menilai, DPRD Buteng terkesan tutup mata. Sebab sampai saat ini DPRD Buteng belum juga membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengawal penggunaan dan pembelanjaan anggaran Covid-19 yang dilakukan oleh Pemda sebagaimana dijanjikan pada aksi perdana.
Discussion about this post