PENASULTRA.ID, BUTON TENGAH – Puluhan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) kembali menggeruduk kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Senin 31 Agustus 2020.
Aksi yang digelar oleh LPKP ini ke tiga kalinya menuntut transparansi realisasi anggaran penanganan Covid-19 kepada Pemkab Buteng dan DPRD Buteng yang dinilai tak kunjung jelas.
Koordinator aksi, Hasan dalam orasinya mengungkapkan sampai saat ini Pemkab Buteng belum memberikan jawaban yang pasti terkait penggunaan anggaran Covid-19 senilai Rp 19 miliar.
“Ini merupakan aksi ketiga sejak 6 Juli dan 18 Agustus 2020. Parahnya, hingga saat ini Pemkab tidak ada itikad baik dan enggan membuka data tersebut,” teriak Hasan dalam orasinya di depan kantor Bupati Buteng.
Menurutnya, Pemkab Buteng dalam pengelolaan anggaran Covid-19 harusnya dapat memberikan rincian penggunaan anggarannya secara jelas dan akurat kepada masyarakat.
Apa lagi, lanjut Hasan, banyak persoalan yang muncul dimasyarakat karena tidak meratanya bantuan dari dampak Covid-19 ini yang menimbulkan banyak kecurigaan di masyarakat Buteng.
“Sekda harusnya merincikan anggarannya, untuk apa saja aitem penggunaannya dan apa saja yang suda direalisasikan,” tegasnya.
Pantauan awak Penasultra.id, di kantor bupati Buteng masa aksi sempat diajak untuk melakukan hearing namun masa aksi menolak. Masa aksi akan hearing kecuali yang menemui mereka adalah Sekda Buteng H. Kostantinus Bukide yang saat ini tidak berkantor karena sedang menjalani karantina mandiri.
Tidak mendapat jawaban di kantor bupati, masa aksi kemudian menuju di kantor DPRD Buteng. Di DPRD, masa aksi kembali menyampaikan keluhannya dihadapan para perwakilan mereka yang diterimah langsung Ketua DPRD Buteng Bobi Ertanto.
“Dari data yang kami peroleh, untuk kesehatan Rp 10,7 miliar tapi faktanya berbanding terbalik. Buktinya sampai saat ini tenaga dari Satgas Covid-19 sendiri belum diberikan insentifnya,” sebut Hasan saat berorasi di kantor DPRD Buteng.
Ia menilai, DPRD Buteng terkesan tutup mata. Sebab sampai saat ini DPRD Buteng belum juga membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengawal penggunaan dan pembelanjaan anggaran Covid-19 yang dilakukan oleh Pemda sebagaimana dijanjikan pada aksi perdana.
Ketua DPRD Buteng Bobi Ertanto yang menemui massa aksi membantah tudingan itu.
“Salah satu bentuk pengawasan kami yakni dengan dicopotnya Kadis Sosial. Pernah juga setiap kelurahan kami ajak untuk rapat mitra kerja dengan DPRD. Jadi bentuk pengawasan seperti apa yang kami tidak lakukan,” tanya Bobi.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Buteng, Tasman menjelaskan anggaran Covid-19 yang berjumlah Rp 19 miliar tersebut terbagi dua, yakni Rp 6 miliar tersebar dimasing-masing OPD untuk membiayai kegiatannya mereka, dan Rp 13 miliar sisanya dipersiapkan untuk belanja tak terduga.
“Jadi anggaran tak terduga tersebut maksudnya kapan pun anggaran itu dibutuhkan itu bisa terpakai,” sebut Tasman.
Ia juga meminta massa aksi untuk bersabar. Menurutnya, lambatnya proses presus transparansi penggunaan anggaran Covid-19 karena banyaknya kendala yang mereka jumpai salah satunya positifnya beberapa anggota DPRD Buteng dan terbaru beberapa ASN termasuk Sekda Buteng positif Covid-19.
“Insyaallah minggu depan kami akan lakukan rapat dengan pihak eksekutif, sembari menunggu masa karantinya pak Sekda selesai. Hari Senin sudah bisa kami rapat, kalau perlu teman-teman juga hadir,” pungkasnya.
Penulis : Amrin Lamena
Editor: Bas
