Ketua DPRD Buteng Bobi Ertanto yang menemui massa aksi membantah tudingan itu.
“Salah satu bentuk pengawasan kami yakni dengan dicopotnya Kadis Sosial. Pernah juga setiap kelurahan kami ajak untuk rapat mitra kerja dengan DPRD. Jadi bentuk pengawasan seperti apa yang kami tidak lakukan,” tanya Bobi.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Buteng, Tasman menjelaskan anggaran Covid-19 yang berjumlah Rp 19 miliar tersebut terbagi dua, yakni Rp 6 miliar tersebar di masing-masing OPD untuk membiayai kegiatannya mereka, dan Rp 13 miliar sisanya dipersiapkan untuk belanja tak terduga.
“Jadi anggaran tak terduga tersebut maksudnya kapan pun anggaran itu dibutuhkan itu bisa terpakai,” sebut Tasman.
Ia juga meminta massa aksi untuk bersabar. Menurutnya, lambatnya proses presure transparansi penggunaan anggaran Covid-19 karena banyaknya kendala yang mereka jumpai salah satunya positifnya beberapa anggota DPRD Buteng dan terbaru beberapa ASN termasuk Sekda Buteng positif Covid-19.
“Insyaallah minggu depan kami akan lakukan rapat dengan pihak eksekutif, sembari menunggu masa karantinanya pak Sekda selesai. Hari Senin sudah bisa kami rapat, kalau perlu teman-teman juga hadir,” pungkasnya.
Penulis : Amrin Lamena
Editor: Basisa
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post