Oleh: Ardi
Unjuk rasa sebagai bagian dari kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dibolehkan berdasarkan UU No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Lebih dari itu kegiatan tersebut bahkan dikualifikasi menjadi bagian dari hak asasi warga dilindungi oleh Konstitusi, khususnya pada pasal 28E UUD 1945.
Lebih lanjut, dalam pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, UU No. 9/1998, pasal 13 ayat (3), secara eksplisit menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga atribusi kewenangan perundang-undangan dlm pengamanan unjuk rasa diserahkan kepada institusi Kepolisian, dalam hal ini Polri.
Dengan atribusi kewenangan ini, Polri menyusun lebih lanjut mekanisme atau prosedur tata cara pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum. Maka lahirlah Peraturan Kapolri (Perkap) No. 9 Tahun 2008 mengatur secara khusus tentang penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum, sebagai peraturan lebih lanjut dalam rangka melaksanakan amanat UU di atas.
Selain itu, terdapat juga beberapa produk peraturan lainnya di internal Kepolisian yang berkaitan dengan pedoman atau panduan pengamanan unjuk rasa atau kegiatan penyampaian pendapat di muka umum lainnya. Salah satu di antaranya adalah Perkap No. 16 Tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa, lebih dikenal sebagai Protap Dalmas, yang mengatur tata cara pengendalian massa dalam unjuk rasa. Dan terbaru adalah Perkap No. 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru Hara (PHH), sebagai pedoman lebih lanjut bagi aparat kepolisian dalam menangani aksi massa tergolong situasi sulit dan tidak terkendali atau mengarah pada tindakan anarkisme (status merah).
Selanjutnya, dalam kegiatan penyelenggaraan pengamanan unjuk rasa ini Polri pertama-tama harus memastikan pada anggotanya mengenai kewajiban yang harus ditaati ketika melakukan pengamanan di lapangan. Sebagaimana tertuang pada pasal 13 Perkap No. 9/2008, bahwa dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah (khususnya Polri) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. melindungi hak asasi manusia;
b. menghargai asas legalitas;
c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah;
d. menyelenggarakan pengamanan.
Dalam Perkap yang sama dijelaskan juga mengenai hal-hal dinilai kontra produktif harus dihindari oleh aparat kepolisian, khususnya ketika akan melakukan upaya paksa, yaitu di antaranya tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, misalnya mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan kasar dengan menganiaya atau memukul Pasal 24 poin (a). Selain itu, aparat dituntut pula untuk menghindari tindakan yg melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM Pasal 24 poin (e). Namun dalam prakteknya seringkali hal-hal ini seperti tidak diindahkan oleh aparat itu sendiri.
Terdapat kewajiban lainnya pula disertai dgn dengan larangan-larangan bagi aparat kepolisian ketika melakukan pengamanan unjuk rasa atau pengendalian massa lainnya. Ketentuan mengenai ini bisa kita dapati dalam Perkap No. 16/2006 yang mengatur tentang pedoman pengendalian massa/ Protap Dalmas. Pasal 7 ayat (1) Perkap ini tercantum secara jelas larangan bagi aparat melakukan tindakan seperti: bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa; melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur; membawa peralatan di luar peralatan Dalmas; membawa senjata tajam dan peluru tajam. Bahkan hal insidental seperti memaki-maki pengunjuk rasa atau mengucapkan kata-kata kotor dilarang bagi aparat kepolisian.
Mengenai kewajibannya pada pasal yang sama pada ayat 2. Diantaranya kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa; melayani dan mengamankan pengunjuk rasa sesuai ketentuan; melindungi jiwa dan harta benda. Ketentuan mengenai ini bahkan diulang beberapa kali (repetisi) pada pasal dan ayat berikutnya, yaitu pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 21 ayat (1) dan ayat (2).
Terkait unjuk rasa di Kota Kendari, kemudian dibubarkan dengan paksa oleh aparat kepolisian, maka berdasar informasi lapangan yang kami dapatkan disertai kajian atas seluruh rangkaian peraturan sebagaimana di atas, kami menyoroti beberapa hal, namun pada intinya melihat masih adanya tindakan inprosedural aparat ketika melakukan upaya penanganan unjuk rasa.
Pertama, kami melihat tidak adanya upaya persuasif yang dilakukan secara optimal oleh aparat Kepolisian dalam menangani massa, sebaliknya langsung melakukan tindakan paksa begitu saja degan membubarkan massa aksi. Padahal dalam Protap pengendalian massa (Dalmas) yang berlaku di Polri, upaya persuasif harus selalu didahulukan serta diupayakan seoptimal mungkin dengan cara memaksimalkan peran tim negosiator Polri untuk membangun komunikasi serta negosiasi degan pihak pengunjuk rasa. Tujuannya adalah agar situasi penyampaian pendapat di muka umum tetap berada dalam situasi yang kondusif dan terkendali. Jika upaya persuasif gagal, dimana massa unjuk rasa tetap tidak tertib dan tidak terkendali meski sudah berusaha dilakukan negosiasi, barulah upaya paksa dimungkinkan untuk dilaksanakan.
Itupun dilakukan setelah diberikan seruan terlebih dahulu kepada massa aksi sebanyak tiga kali berturut-turut berisi himbauan agar tetap menjaga suasana dan tertib dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum. Barulah setelah itu dilakukan upaya paksa berupa penghalauan atau pembubaran massa. Selengkapnya, ketentuan mengenai ini bisa dibaca diantaranya pada pasal 8 dan Pasal 9 Perkap No. 16/2006, Protap Dalmas, bagian tahap pelaksanaan.
Kedua, terkait cara pembubaran massa dgn menggunakan helikopter. Kami coba melihatnya dari dua sisi. Pertama, dari sisi regulasi atau prosedur. Sepanjang kajian kami terhadap peraturan yang ada, khususnya berkaitan dengan prosedur pengamanan unjuk rasa atau pengendalian massa. Ia tidak menemukan satupun ketentuan mengenai penggunaan peralatan berupa helikopter ataupun kendaraan udara lainnya dengan spesifikasi yang sama degan itu sebagai bagian peralatan yang boleh digunakan untuk menghalau atau membubarkan massa.
Penggunaan helikopter dimungkinkan dalam kegiatan Dalmas sejauh hanya sebagai sarana melakukan pemantauan atau untuk memberikan himbauan kepolisian kepada massa unjuk rasa, tetapi bukan untuk menghalau dan membubarkan massa degan cara melakukan manuver sana sini seperti halnya helikopter dgn spesifikasi tempur milik kesatuan militer. Ketentuan yang berkaitan dgn ini bisa dibaca misalnya pada Pasal 8 ayat 1 poin (b), atau juga pasal 9 ayat 1 poin (c), dst. Kedua dari sisi teknis. Penggunaan helikopter degan cara terbang rendah sambil manuver sana sini tentu membahayakan keselamatan semua orang yang ada di bawahnya.
Sebab, helikopter kepolisian ini bukanlah helikopter dengan spesifikasi tempur yang bisa melakukan manuver bebas untuk menghalau dan menyerang musuh. Andai pada saat melakukan manuver itu, helikopter tersebut mengalami gagal fungsi atau terjadi “human error” dan terjadi kecelakaan, maka kita tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi dgn semua orang yang ada di situ pada saat itu. Maka itu, pengambil kebijakan di internal Kepolisian mesti mengevaluasi efektivitas, juga legalitas, penggunaan helikopter untuk menghalau atau membubarkan massa aksi ini.
Hal ketiga yang kami soroti adalah riwayat sebelumnya memicu aksi demonstrasi besar-besaran hari ini. Kita tahu semua ini berawal dari kejadian terbunuhnya dua orang mahasiswa diduga diakibatkan oleh penembakan secara brutal oleh aparat sedang mengamankan aksi unjuk rasa, tepat satu tahun lalu. Kita bersyukur eskalasi kekerasan dalam demonstrasi kali ini tdk sampai menimbulkan korban jiwa seperti pada tahun lalu. Kekerasan dan represi aparat memang menjadi preseden buruk terhadap institusi Kepolisian selama ini. Dan hal itu akan menimbulkan reaksi berupa resistensi atau perlawanan dari segenap kelompok masyarakat, khususnya dari kalangan mahasiswa.
Rantai kekerasan aparat kemudian dihadapi degan perlawanan ini tidak akan kunjung berhenti hingga institusi ini benar-benar mau mengoreksi dari dalam dan serius menyelesaikan kasus-kasus kekerasan yang melibatkan anggotanya degan cara pendisiplinan, edukasi, pembinaan utamanya dari segi mental dan karakter, dan yang paling penting adalah komitmen untuk penegakkan hukum secara murni dan konsekuen.
Penulis merupakan Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor Sulawesi Tenggara.
