Plt Bupati Muna Perintahkan BKPSDM Tidak Laksanakan Tambahan Psikotes

PENASULTRA.ID, MUNA – Pelaksanaan SKB tambahan Psikotes seleksi CPNSD 2019 yang rencananya bakal digelar Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Muna menuai sorotan berbagai pihak.

Pasalnya, dari 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara (Sultra), Muna merupakan satu-satunya Kabupaten yang ‘ngotot’ menggelar tambahan Psikotes dalam SKB CPNSD 2019.

Kepala BKPSDM Muna Sukarman Loke pada RDP yang digelar Komisi I DPRD Muna beberapa waktu lalu mengatakan alasan Psikotes dalam SKB CPNSD sudah sesuai dengan aturan. Dan berdasarkan persetujuan dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Dimana, kata dia, sebelum disetujui, pihaknya telah melayangkan surat ke Panselnas.

Sukarman juga menyebut tambahan Psikotes tersebut telah masuk dan terintegrasi dengan sistem Panselnas.

Apa yang Sekretaris Panselda Muna itu justru berbanding terbalik dengan temuan pada sidak yang digelar Wakil Ketua DPRD Muna Cahwan bersama sekretaris Komisi I Moh Iksanuddin Makmun di lokasi Seleksi SKB CPNSD diadakan baru-baru ini.

Ternyata, tambahan Psikotes dalam SKB tidak terintegrasi dengan sistem Panselnas. Dan surat tugas panselda dari BKN pusat hanya sampai tanggal 8 Oktober 2020, hari terakhir jadwal SKB. Itu artinya Panselda tidak mengetahui adanya tambahan psikotes tersebut.

Jadi Panselda Muna tidak punya alasan untuk memaksakan pelaksanaan tambahan Psikotes dalam SKB CPNSD tersebut.

Sehubungan dengan polemik yang terjadi di masyarakat, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muna Abdul Malik Ditu memerintahkan Kepala BKPSDM Sukarman Loke agar tidak melaksanakan tes tersebut.

Perintah itu tertuang dalam surat resmi berlogo Garuda emas bernomor 810/847 tertanggal 8 Oktober 2020 yang ditandatangani Malik Ditu selaku Plt Bupati Muna.