PENASULTRA.ID, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2021 yang digelar secara daring, Selasa 4 Mei 2021.
Gubernur Sultra mengikuti acara yang digelar oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas itu di Rumah Jabatan Gubernur (Rujab) didampingi Kepala Bappeda Sultra Johannes Robert Maturbongs.
Musrenbangnas dibuka Presiden RI Joko Widodo dan dihadiri Wakil Presiden RI K. H. Ma’ruf Amin, serta para menteri Kabinet Indonesia Maju. Musrenbangnas 2021 digelar dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang mengusung tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”.
Dalam agenda tahunan Kementerian PPN/Bappenas, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa merencanakan pembangunan pada 2022 sebagai momentum bangkitnya Indonesia dari pandemi dengan mewujudkan transformasi ekonomi, sekaligus sebagai landasan menuju Indonesia Maju pada 2045.
Sebagai RKP tahun ketiga dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RKP 2022 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN), yaitu ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, SDM berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
“Untuk itu, pada pagu indikatif 2022, terdapat tiga PN yang mendapatkan prioritas alokasi, yakni PN 3 sebesar Rp 237 triliun, PN 5 sebesar Rp 125,7 triliun, dan PN 2 sebesar Rp 106,2 triliun,” ungkap Suharso berdasarkan Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika
Untuk memastikan implementasi amanat Presiden yakni Making Delivered, Bappenas melaksanakan peran sebagai clearing house dalam pelaksanaan major project yang diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi melalui pengembangan kawasan industri dan smelter, food estate, destinasi wisata reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi pendidikan keterampilan dan transformasi digital.
“RKP 2022 menetapkan sejumlah sasaran pembangunan, yakni pertumbuhan ekonomi 5,4–6,0 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,5–6,2 persen, tingkat kemiskinan 8,5–9,0 persen, rasio gini 0,376–0,378, indeks pembangunan manusia 73,44–73,48, penurunan emisi gas rumah kaca 26,8–27,1 persen, nilai tukar petani 102–104, dan nilai tukar nelayan 102–105.
Discussion about this post