PENASULTRA.ID, MUNA BARAT – Kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra) menuai sorotan.
Sorotan itu datang dari Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Mubar, Muhammad Ridwan.
Ridwan menegaskan, kinerja BPN Mubar perlu dievaluasi. Pasalnya ditengah pemberlakuan sistem online yang diterapkan pemerintah pusat dengan tujuan memudahkan, mengefisienkan dan mengefektifkan sistem birokrasi yang ruwet, justru yang terjadi berbanding terbalik.
Proses pengurusan, baik itu permohonan sertifikat maupun balik nama sertifikat, sampai memakan waktu berbulan-bulan lamanya. Menurut Ridwan, ini gambaran kinerja buruk BPN Mubar.
“Saya minta kepala Badan Pertanahan Muna Barat untuk mengevaluasi sistem kerja serta perangkat yang bekerja sebelum hal ini saya pertanyakan kepada yang berkewenangan yang lebih atas,” tegas Ridwan, Kamis 22 Mei 2025.
“Kebetulan menterinya mau datang ke Sultra dalam waktu dekat, dan menterinya saya kenal baik. Saya berada dalam satu organisasi yg sama,” timpalnya.
Lambannya proses pengurusan sertifikat di BPN yang banyak dikeluhkan warga Bumi Laworo ini rupanya juga dialami Ridwan.
Discussion about this post