PENASULTRAID, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menawarkan salah satu opsi pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor pertambangan untuk mengatasi kondisi backlog perumahan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Hal tersebut dikemukakan Menteri PKP yang karib disapa Ara saat menerima audiensi Gubernur Sultra Andi Sumangerukka (ASR) yang hadir bersama sejumlah bupati dan walikota se-Sultra di Wisma Mandiri II, Jakarta pada Kamis 17 Juli 2025 malam.
“Sultra memiliki banyak perusahaan tambang yang bisa berkontribusi melalui CSR untuk pembangunan rumah baru atau renovasi permukiman kumuh,” ujar Menteri Ara.
Diketahui, backlog perumahan adalah kesenjangan antara jumlah rumah yang sudah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Backlog itu sendiri digunakan untuk mengukur defisit perumahan yang ada dan menjadi indikator dalam perencanaan pembangunan perumahan.
Tujuan utama audiensi Gubernur ASR menemui Menteri Ara ini guna membahas strategi mengatasi backlog perumahan di Sultra melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan perbankan dalam rangka mendukung percepatan program nasional pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian PKP.
Pada kesempatan pertemuan itu, Gubernur ASR memaparkan kondisi backlog perumahan di Sultra dan secara spesifik menekankan pemukiman di kawasan pesisir.
“Masyarakat pesisir harus memiliki rumah layak huni demi masa depan yang lebih baik, tidak sekadar memperbaiki fisik bangunan,” tegas ASR.
Discussion about this post