PENASULTRAID, BUTON SELATAN – Sejumlah massa aksi yang mengatasnamakan dirinya sebagai Pemerhati PPPK Paruh Waktu se-Kepton menggelar demonstrasi di Kantor Bupati Buton Selatan (Busel) pada Senin, 29 September 2025.
Aksi tersebut digelar untuk menuntut Pemerintah Daerah (Pemda) Busel agar mengevaluasi pengumuman Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu lantaran diduga telah terjadi maladministrasi dan nepotisme.
Koordinator aksi, Laode Triad mengatakan, krisis kepercayaan kepada pemerintah setempat selama ini terus berulang utamanya dalam perekrutan tenaga pegawai baik CPNS, PPPK serta PPPK Paruh Waktu.
Karena hal itu, maka massa mendesak Bupati Muhamad Adios segera mencopot Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Buton Selatan.
“Selama kurun waktu dari tahun 2016 hingga 2025 perekrutan pegawai selalu terjadi penyimpangan, praktek kezoliman selau berulang. Ini tidak bisa dibiarkan. Perlu diperiksa Pemerintah Busel,” sorot Triad.
Triad menyebut, kasus yang selalu berulang terjadi di BKD Busel ditengarai adanya manipulasi data dan tidak transparannya rekrutmen. Olehnya itu, atas nama massa aksi, Triad berjanji akan segera melaporkan hal tersebut ke aparat penegak hukum (APH) baik kejaksaan maupun kepolisian.
“Kita akan melaporkan ke APH kejadian rekrutmen pegawai di lingkup Pemda Busel yang terus menerus terjadi penyimpangan. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Adios yang menerima langsung massa aksi menyampaikan apresiasinya. Persoalan ini, kata dia, memang bukan yang pertama namun sudah berulang kali terjadi sejak masa pemerintahan sebelumnya.
Discussion about this post