AJP Sosialisasi Perda Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat

PENASULTRA.ID, KENDARI - Saat menemui konstituennya, Anggota DPRD Sultra Aksan Jaya Putra (AJP) mensosialisasikan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin yang di terbitkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sultra ini menyebut, Perda itu merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional setiap masyarakat atau kelompok warga yang berada pada kategori miskin. Ia menilai, sejauh ini masih banyak masyarakat yang belum tahu, ada anggaran yang dialokasikan khusus bantuan hukum bagi warga miskin. Bahkan, masyarakat bisa mendapatkan bantuan hukum secara gratis melalui dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sultra. "Fasilitas bantuan hukum ini tidak hanya menitik beratkan pada konsultasi menyangkut masalah hukum, namun bisa hukum perdata, pidana dan tata negara. Dan itu ada anggarannya," kata AJP, Rabu 2 Maret 2022. "Sosialisasi Perda kali ini memang kita disajikan berbagai peraturan, hanya saya melihat ada hal yang urgen. Pasalnya setiap pemberitaan, masyarakat kita yang berada digaris kemiskinan selalu bermasalah dengan hukum," tambah AJP. Perlu diketahui, sambung dia, beberapa lembaga bantuan hukum (LBH) di Sultra telah teregister di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan sudah menjadi mitra pemerintah. Sehingga, lanjut dia, apabila masyarakat umum bermasalah dengan hukum maka bisa langsung meminta pendampingan LBH yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. <blockquote class="instagram-media" style="background: #FFF; border: 0; border-radius: 3px; box-shadow: 0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width: 540px; min-width: 326px; padding: 0; width: calc(100% - 2px);" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWqnZg4PQsS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14"> View this post on Instagram A post shared by Penasultra.id (@penasultra.id)

Kata AJP, memang Perda soal bantuan hukum ini terbit pada 2015 silam, hanya pada pelaksanaannya baru dilakukan di tiga tahun terkahir. Disisi lain, anggaran yang disiapkan untuk bantuan hukum masyarakat miskin hanya Rp50 juta, meliputi seluruh 17 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sultra. Ia pun menilai anggaran tersebut masih terlampau sedikit, mengingat masalah hukum ditengah masyarakat begitu kompleks. Belum lagi jangkauan begitu luas. "Meski bukan bidang saya, tapi saya punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan serta ikut berkontribusi dalam hal membantu masyarakat. Makanya kedepan ini kita akan lobi, bagaimana caranya anggaran bantuan hukum peruntukan masyarakat miskin bisa dinaikan," ungkap Wakil Ketua Komisi III DPRD Sultra ini. Ia mendorong pemerintah daerah (Pemda) di 17 kabupaten/kota segera bermitra atau bekerjasama dengan LBH, guna melaksanakan amanah perda tersebut. "Seperti Pemda Konsel, sudah jauh hari melakukan kerjasama dengan LBH. Sehingga ketika masyarakat kita bermasalah mereka dapat didampingi hingga kasusnya tuntas. Ini juga kita dorong di Pemda lainnya," ulas dia. Praktisi Hukum Sultra, Andre Dermawan mengungkapkan, ada tiga LBH yang sudah bermitra dengan Pemprov Sultra. Ketiganya adalah, LBH Kendari, LBH Mitra Keadilan dan LBH Himpunan Advokad Muda Indonesia (HAMI) Sultra. Mereka yang bermitra, dipastikan telah teregister di Kementerian Hukum dan HAM. "Baru tiga yang bermitra dengan Pemprov Sultra. Jadi, jika masyarakat membutuhkan bantuan hukum tinggal menghubungi pihak LBH bersangkutan," tandas Andre. Penulis: Supyan Editor : Basisa Jangan lewatkan video populer: https://www.youtube.com/watch?v=0W93Km1CDzM

No Result