Pemimpin Indonesia yang lahir dari gelombang sirkulasi demokrasi harus bisa dengar kritik apabila margin eror datanya atau berselisih paham. Biasa saja. Toh, rakyat bicara bukan kapasitas pribadi. Tetapi, kritik sebagai ruang publik.
Kritik juga, tak bisa dikatakan hoaks karena pendapat itu sesuai hati nurani dan kenyataan yang dilihat (fakta realitas). Tulisan ini pun sesuai hati nurani yang mengalami perjalanan dan melihat kezaliman terjadi atas UU ITE itu.
Kedepan, apabila pemimpin masih nepotisme, kolusi, korupsi dan hipokrit, sama-sama (gotong royong) melawan kezaliman itu, agar keadilan tercipta sehingga bangsa ini tertuntun menuju negara yang sehat dan sejahtera.(***)
Penulis adalah Kritikus
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post