PENASULTRAID, JAKARTA – Indonesia mengambil langkah strategis menuju perdagangan karbon internasional dengan menggelar acara Pre-Sessional Meeting.
Acara ini melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Adapun perdagangan karbon luar negeri pertama dijadwalkan resmi diluncurkan pada Senin, 20 Januari 2025 nanti.
Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon (NEK) KLH/BPLH, Ary Sudijanto menegaskan Indonesia siap memimpin pasar karbon global.
“Langkah ini mendukung target Nationally Determined Contribution (NDC) dan memperkuat posisi Indonesia dalam pengurangan emisi global,” ujar Ary dalam keterangannya, Selasa 14 Januari 2025.
Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto menyebut momentum ini sebagai peluang Indonesia memperkuat perannya dalam mitigasi perubahan iklim.
“Dengan kolaborasi semua pihak, kita akan mencapai target NDC sekaligus memanfaatkan potensi ekonomi karbon,” kata Joko.
Pemerintah juga tengah menyusun regulasi dan infrastruktur untuk mendukung perdagangan karbon internasional.
Direktur Tata Kelola NEK KLH/BPLH, Wahyu Marjaka, menekankan pentingnya akuntabilitas melalui sistem robust seperti SRN dan Skema SPEI.
Wahyu juga menyoroti rencana menjalin kerjasama bilateral melalui Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan organisasi internasional seperti Verra dan Gold Standard.
Sementara itu, Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan MRV KLH/BPLH, Hari Wibowo menjelaskan peran penting infrastruktur MRV dalam memastikan transparansi dan kualitas kredit karbon.
Discussion about this post