SBY telah menata sistem demokrasi. Rezim Jokowi telah memangkas pilar penting demokrasi yakni membatasi kebebasan berpendapat, Paspamres menculik warga Aceh, memakai pasal karet dalam UU ITE untuk bungkam oposisi, ancaman terhadap aktivis antikorupsi, membiarkan persekusi dunia maya (BuzzerRp), investasi yang korup, IKN yang belum jelas, kemiskinan ekstrem dan lainnya.
Semua itu, terungkap dalam Pidato AHY: “hukum tajam kebawah, Tumpul Keatas.” Pidato AHY sudah menunjukan kelasnya. Refleksikan kekuasaan rezim yang totalitarian terhadap rakyat. Partai Demokrat sudah benar pada jalur Koalisi Perubahan dan Perbaikan (KPP) yang cerminkan pidato-pidato dan/atau orasi politiknya dipanggung. Bertahanlah.
Apabila Partai Demokrat bertahan bersama PKS, PKB, Nasdem dan Partai Ummat, maka, putaran kedua bisa jadi dimenangi. Tentu, faktor elektoral ormas keagamaan yang dimiliki oleh PKB dan Partai Ummat. Bertahanlah.
Mengapa elektoral keagamaan? karena antitesa itu sudah terbangun kuat sejak 8 tahun ini. Isu kemiskinan dan korupsi menjadi track kedua. Sementara, isu infrastruktur dan investasi hanya bumbu dari keriuhan pilpres 2024.
Partai Demokrat dan AHY sudah masuk bahasan ketiga isu diatas. Tentu, atensi pemerintahan mendatang untuk diluruskan. Apabila Partai Demokrat gabung koalisi PDIP-PPP, maka tak mendapat apapun. Kecuali ada hal yang luar biasa terjadi yang merubah konstelasi koalisi.
Discussion about this post