“Beberapa waktu yang lalu Panselnas telah mengeluarkan pengumuman diskualifikasi peserta CPNSD diantaranya Kabupaten Muna barat, berdasarkan hasil temuan Panselnas tersebut kami menduga ada keterlibatan besar pejabat di Mubar dalam memuluskan kejahatan tersebut,” kata Dedi, Rabu 15 Desember 2021.
Untuk itu, pihaknya meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) LM. Husen Tali yang juga ketua Panselda dan kepala BKPP Mubar La Ode Mahajaya atas dugaan suap dan dalang kecurangan pada pelaksanaan tes CPNSD di Mubar 2021.
SMSI Gagas Pembentukan Milenial Cyber Media dan Token Crypto https://t.co/egV1dUWHRj
— Penasultra.id (@penasultra_id) December 16, 2021
“Apa yang telah terjadi di Muna barat saat ini merupakan peristiwa yang sangat memalukan dalam rekam jejak pemerintahan yang ada sebab masalah tersebut di temukan langsung oleh Panselnas,” ujar Dedi.
Masih kata Dedi, untuk menjaga marwah Mubar terhadap masyarakat, baiknya Bupati Mubar Achmad Lamani sebagai lokomotif pemerintahan cepat mengambil sikap agar persoalan ini tidak menimbulkan amarah dan kekecewaan masyarakat.
Ia menghimbau Bupati Mubar segera bertindak atas dugaan ini, sebab ulah beberapa oknum yang disinyalir hanya untuk meraup keuntungan dapat mencederai pemerintah Mubar dan pada akhirnya generasi yang menanggung resikonya.
Sebelumnya, Kepala BKPP Mubar La Ode Mahajaya yang dikonfirmasi via telepon selulernya tak bisa terhubung. Begitu pula saat disambangi awak media di Kantor BKPP Mubar. Kantor yang dikepalai Mahajaya tersebut “tak berpenghuni”, pintu serta jendela terkunci rapat dan tidak nampak aktivitas kantor.
Discussion about this post