AP2 Sultra Minta Kejaksaan Periksa Panselda CPNSD Mubar

PENASULTRA.ID, MUNA BARAT - Tercatat 4087 orang pendaftar memenuhi syarat untuk mengikuti pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) di Kabupaten Muna Barat (Mubar) Sulawesi Tenggara (Sultra) oleh Panitia Seleksi Daerah (Panselda). Pada pelaksanaan tes SKD hanya diikuti oleh 3655 orang, sementara 432 peserta tidak menghadiri tes yang digelar. Berdasarkan hasil tes SKD, BKN selaku Panselnas telah mengumumkan sebanyak 234 orang dinyatakan lulus dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Namun teranyar, Panselnas mendiskualifikasi 26 peserta karena diduga melakukan kecurangan saat melaksanakan tes SKD. Berdasarkan informasi yang terpercaya, diduga salah satu diantara 26 peserta, adalah salah seorang anak pejabat teras di Pemkab Mubar. Menanggapi hal itu, Ketua Umum AP2 Sultra La Ode Dedi menduga pendiskualifikasian puluhan peserta SKD CPNSD Mubar tersebut akibat permainan Panselda bersama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Mubar yang menjadi pelaksana teknis pada perekrutan calon abdi negara tersebut. "Beberapa waktu yang lalu Panselnas telah mengeluarkan pengumuman diskualifikasi peserta CPNSD diantaranya Kabupaten Muna barat, berdasarkan hasil temuan Panselnas tersebut kami menduga ada keterlibatan besar pejabat di Mubar dalam memuluskan kejahatan tersebut," kata Dedi, Rabu 15 Desember 2021. Untuk itu, pihaknya meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) LM. Husen Tali yang juga ketua Panselda dan kepala BKPP Mubar La Ode Mahajaya atas dugaan suap dan dalang kecurangan pada pelaksanaan tes CPNSD di Mubar 2021. SMSI Gagas Pembentukan Milenial Cyber Media dan Token Crypto https://t.co/egV1dUWHRj

— Penasultra.id (@penasultra_id) December 16, 2021 "Apa yang telah terjadi di Muna barat saat ini merupakan peristiwa yang sangat memalukan dalam rekam jejak pemerintahan yang ada sebab masalah tersebut di temukan langsung oleh Panselnas," ujar Dedi. Masih kata Dedi, untuk menjaga marwah Mubar terhadap masyarakat, baiknya Bupati Mubar Achmad Lamani sebagai lokomotif pemerintahan cepat mengambil sikap agar persoalan ini tidak menimbulkan amarah dan kekecewaan masyarakat. Ia menghimbau Bupati Mubar segera bertindak atas dugaan ini, sebab ulah beberapa oknum yang disinyalir hanya untuk meraup keuntungan dapat mencederai pemerintah Mubar dan pada akhirnya generasi yang menanggung resikonya. Sebelumnya, Kepala BKPP Mubar La Ode Mahajaya yang dikonfirmasi via telepon selulernya tak bisa terhubung. Begitu pula saat disambangi awak media di Kantor BKPP Mubar. Kantor yang dikepalai Mahajaya tersebut "tak berpenghuni", pintu serta jendela terkunci rapat dan tidak nampak aktivitas kantor. LM. Husein Tali, selaku Ketua Panselda Perekrutan CPNSD Muna Barat mengatakan pelaksanaan SKD menggunakan sistem yang diawasi langsung oleh BKN, pengawasan ruangan pun juga dilakukan oleh tim dan BKN. "Kalau ada bukti oknum panitia daerah ada keterlibatan dalam diskualifikasi peserta supaya dilaporkan langsung kepada saya untuk diproses lebih lanjut," kata Husen Tali. Menurutnya, Panselnas bekerjasama dengan unsur penegak hukum serta tim ahli IT masih bekerja untuk menemukan dugaan kecurangan tersebut. "Mari kita tunggu hasil kerja Panselnas," pungkas dia. Penulis: Sudirman Behima Editor: Basisa Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/C1E5mMpe21Q

No Result