(Bagian II) Visi Misi AMIN: Kesejahteraan Nelayan, Solar Mudah dan Murah

Oleh: Rusdianto Samawa

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Gus Imin berkomitmen mengubah skema pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk nelayan. Gus Imin, tentu sangat paham. Karena selama 15 tahun ini, beliau diangkat sebagai bapak Nelayan Indonesia. So, pasti Gus Imin sangat mengerti dan merindukan nelayan bisa sejahtera dimasa depan.

Komitmen kuat Gus Imin ingin kembalikan BBM satu harga agar solar tak jadi ladang mafia yang selama ini pemicu kelangkaan dan menghadang peningkatan kegiatan melaut bagi para nelayan.

Bagi Front Nelayan Indonesia (FNI) dan organisasi lain yang tidak pernah terlibat dalam komplotan mafia BBM Solar, mendukung penuh upaya Gus Imin. Sudah tiba momentum kembalikan kedaulatan nelayan untuk berperan lebih besar.

Selama ini, nelayan hanya dijadikan perahan para pengusaha dan oknum mafia. Kedepan, menjadi catatan bersama untuk gotong royong melawan mafia-mafia BBM Solar. Selain itu, Gus Imin juga dari dulu telah berupaya keras intervensi mafia yang persulit kebutuhan nelayan.

Kedepan, Pasangan AMIN ini juga menyodorkan skema bantuan subsidi bagi nelayan yang akan diberikan lewat pemberian bantuan langsung tunai sebagai tambahan untuk meringankan pembelian solar maupun modal melaut.

Reformasi Mekanisme Modal Usaha

Pasangan AMIN kedepan, juga harus reformasi mekanisme pemberian Modal Usaha Kelautan Perikanan (MUKP), khusus bagi nelayan dan pembudidaya yang bersumber dari APBN yang sudah dirancang oleh pemerintah bersama Komisi IV DPR guna menunjang profesi nelayan.

Hal itu diatur dalam mekanisme realisasi dana dan sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan. Nomenklaturnya nelayan, namun, dalam realisasinya dana MUKP ini disalahartikan dan diberikan untuk banyak pengusaha.

Front Nelayan Indonesia (FNI) dan organisasi nelayan lainnya telah beberkan banyak bukti bahwa 90 persen bergulirnya dana tersebut tidak diperuntukan untuk nelayan, melainkan untuk pengusaha-pengusaha besar. Jadi bukan buat modal usaha nelayan untuk melaut dan bukan pula untuk mengangkat derajat hidup nelayan. Walaupun banyak pengusaha kelautan perikanan memiliki nelayan dan kapal, namun tetap harus dibedakan antar pemodal dengan nelayan kecil yang belum meningkat kapasitasnya.