Selama ini, paguyuban nelayan sangat sulit mendapatkan MUKP sebagai bantuan untuk kegiatan melaut. Selain syarat yang berat dan juga sistemnya seperti rentenir dan bank. Syarat-syarat pengajuan untuk mendapatkan dana MUKP seperti sertifikat tanah, dasar hukum kelompok, modal awal lembaga (koperasi) atau KUB serta syarat lainnya yang memberatkan.
Di lain sisi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) harus merealisasikan modal yang bersumber dari APBN tersebut dalam kurun waktu setahun. Dana itu harus habis sesuai target dengan jumlah yang dianggarkan.
Maka berbagai terobosan program realisasi dana diluncurkan. Mulai dari program yang paling baik dan produktif hingga program pendanaan yang kurang baik. Bahkan, untuk mengambil keuntungan dari realisasi dana. Maka sistem pengelolaan dana seperti simpan pinjam. Kelompok nelayan (KUB) diberlakukan pengembalian modal sesuai jumlah kredit dalam kurun waktu sekian tahun.
Masyarakat bertanya, apakah APBN memang diperuntukan untuk modal pinjaman kredit atau memberi bantuan modal kepada nelayan dengan menggemukan modal pengusaha. Lalu siapa yang mengambil untung dari bisnis dana MUKP simpan pinjam ini.
Kalau modal dana MUKP ini kecenderungan dikuasai oleh kelompok tertentu, seperti partai politik, perusahaan, dan jaringan Kelompok Usaha Bersama (KUB) tertentu yang dibentuk oligarki. Hal ini sangat rentan terjadi masalah. Jaringan-jaringan kelompok yang menguasai ini sangat besar mengambil manfaat dari realisasi dana MUKP tersebut.
Maka, Gus Imin Cawapres dari Pasangan Anies Baswedan ini, menanam komitmen kuat agar ada reformasi dan perbaikan dalam tata kelola realisasi bantuan modal MUKP. Skema modal usaha ini, bisa diarahkan pada bantuan langsung tunai dan pengadaan solar subsidi untuk nelayan.
Seluruh nelayan menyambut baik gagasan pasangan AMIN, supaya keterbukaan itu tetap diprioritaskan dalam pengelolaan modal usaha nelayan. Hal-hal yang perlu diperbaiki, terkait daftar penerima bantuan modal, sistem realisasi, verifikasi data, pengecekan jumlah realisasi permodalan, dan evaluasi hasil yang telah dilakukan selama 10 tahun sejak 2014-2023. Tentu modal usaha yang akan diberikan tanpa bunga atau dengan skema pinjaman maupun pembiayaan tanpa tarif atau 0% sehingga nelayan tidak terbebani.
Infrastruktur BBM Solar Mudah dan Murah
Pasangan AMIN sudah membaca dan telah lebih jauh, bahwa subsidi harus diubah, kalau saat ini subsidi melalui subsidi harga BBM. Kedepan, pasangan AMIN akan ubah pada level harga sama supaya tidak dikuasai mafia dan mendorong bantuan langsung untuk melapisi kesulitan nelayan sehingga kegiatan melaut bisa produktif.
Selain itu, atasi kesulitan para nelayan mendapat BBM solar yang murah dan mudah, tentu negara harus menyiapkan fasilitas infrastruktur stasiun bahan bakar di setiap Tempat Pelelangan Ikan (TPI) maupun pelabuhan terdekat dengan aktivitas nelayan sehingga kesulitan nelayan selama ini dapat teratasi secara baik dan benar.
Discussion about this post