Bangun Wilayah Bebas Korupsi, BKKBN Perkuat Zona Integritas

Konsisten

Sementara itu Perwakilan BKKBN Banten terus konsisten menerapkan nilai-nilai ZI-WBK/WBBBM.

Perwakilan BKKBN Provinsi Banten bertekad memperoleh predikat ZIWBK WBBM di Tahun 2023. Hal ini dibuktikan dengan komitmen dari pimpinan dan seluruh ASN di BKKBN Banten dalam bentuk konsisten menerapkan nilai-nilai ZIWBK WBBM dan terpenuhi LKE ZI sesuai dengan tentative yang telah ditentukan BKKBN Pusat.

Saat ini sudah memasuki tahapan pelaksanaan evaluasi dan klarifikasi penerapan ZI di Perwakilan BKKBN Provinsi Banten oleh Tim Penilai Intern (TPI) BKKBN.

Kegiatan berlangsung selama 5 hari, mulai tanggal 8 Mei hingga 12 Mei 2023. Tahap ini merupakan proses verifikasi dokumen di seluruh area perubahan, penilaian dilakukan oleh pokja manajemen perubahan, tata laksana, manajemen SDM, akuntabilitas, pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan BKKBN Banten.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten Rusman mengatakan kegiatan ini sangatlah penting, karena merupakan tahap penentu apakah Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, layak untuk diusulkan untuk dievaluasi oleh Kemenpan RB/TPN (Tim Penilai Nasional). Oleh karena itu harus diikuti dan diperhatikan apa yang disampaikan oleh TPI.

Proses pengajuan evaluasi kepada TPN melalui aplikasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) dilakukan paling lambat pada 31 Mei setiap tahunnya, jadi masih ada waktu untuk melengkapi dokumen kelengkapan LKE ZI.

“Harapan saya tahun 2023, BKKBN Banten berhasil mendapatkan predikat ZIWBK WBBM, karena predikat ini bukan hanya sekedar penghargaan semata tapi lebih kepada menunjukkan kepada masyarakat bahwa BKKBN Banten tidak hanya mampu mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme tapi juga telah memberikan pelayanan yang berkualitas dan berintegritas, selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat,” ungkap Rusman.

Pelaksanaan program reformasi birokrasi pada unit kerja diwujudkan dalam bentuk pembangunan Zona Integritas (ZI). Predikat tersebut diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).