Hasto yang didampingi Deputi bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN Prof. Drh. Muhammad R. Damanik, M.Repsch, Ph.D, dan Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB/KR) BKKBN, dr. Eni Gustina, MPH ini menjelaskan, kegiatan yang mengusung tema Family Planning and Universal Health Coverage: Innovate, Collaborate, Accelerate atau jaminan kesehatan pada pelaksanaan pelayanan keluarga berencana ini lebih banyak membicarakan tentang hak asasi manusia yang merupakan tindak lanjut dari Konferensi Kependudukan dan Pembangunan (International Conference on Population and Development di Kairo tahun 1994.
Hasto menilai, membangun komunikasi yang baik dengan sejumlah lapisan masyarakat dalam rangka mensukseskan program KB di Indonesia merupakan bagian dari hak asasi manusia.
“Karena human right ini kan related dengan akses jadi kalau kita bisa membuat pasif service dengan mudah seperti arahan Pak Jokowi tidak hanya sending tapi juga deliver bisa menyediakan pelayanan sampai di end user, di desa, itu kan bagus yang terkait dengan hak-hak reproduksi, dan manusia kan harus mendapatkan pelayanan,” ucapnya.
Lebih jauh Hasto menambahkan, dalam kegiatan ICFP 2022 ini setiap negara peserta akan membuat komitmen mengenai program keluarga berencana 2030.
Dalam hal ini, Indonesia memiliki 10 komitmen tertulis diantaranya bagaimana pemerintah Indonesia menyediakan layanan informasi yang cukup mengenai keluarga berencana dan memberikan pelayanan yang baik berdasarkan komitmen keluarga berencana 2030 bersama seluruh negara-negara peserta ICFP 2022. Kegiatan ini sendiri diikuti oleh ratusan negara dari seluruh belahan dunia.
Sumber: Media Center BKKBN
Editor: Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post