<strong>PENASULTRA.ID, KONAWE UTARA</strong> - Tim Kerja Bina Lini Lapangan (Linlap) Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Selasa 7 Mei 2024 memfasilitasi pertemuan teknis Tehnical Assistant (TA) bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Konawe Utara (Konut). Tim tersebut juga menggandeng Koordinator Program Manager Adi Supryatno sebagai ketua rombongan. Pertemuan teknis yang digelar di Aula Graha Kencana, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Konut itu bertujuan untuk menggali kendala atau permasalahan dalam upaya percepatan penurunan stunting. Dalam pertemuan yang dihadiri 15 organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait yang tergabung dalam TPPS Konut, TA dan dua orang perwakilan Tim Pendamping Keluarga (TPK) itu, Kepala DPPKB Konut, Saifullah mengatakan, kegiatan seperti ini menjadi pertemuan yang sangat produktif dalam rangka merefleksi atau mengukur capaian kinerja. "Sehingga dengan begitu, kita dapat menghasilkan kesimpulan-kesimpulan untuk ditindak lanjuti bersama, apa-apa yang masih perlu kita tingkatkan khususnya dalam Intervensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Konawe Utara," katanya. Ada empat narasumber dari DPPKB Konut, Bappeda, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) setempat secara bergantian memaparkan capaian kinerja PPS yang telah dilaksanakan dengan berbagai kendala yang didapat di lapangan. Sebelumnya, Tehnical Assistant (TA) Kabupaten Konawe Utara, Arliansyah juga memaparkan capaian kinerja tujuh tematik Satgas. Arliansyah menggambarkan bahwa kegiatan tujuh tematik seperti mini lokakarya dan pendampingan TPK sudah mulai berjalan. Koordinator Program Manager Satgas Stunting Sultra, Adi Supryatno juga ikut menyampaikan upaya-upaya strategis yang perlu ditingkatkan terutama dalam hal konvergensi dan konsep SIDAK (Seleksi Dampingi Aksi). "Melalui tenaga lini lapangan dalam hal penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB) bersama TPK dan pemanfaatan data keluarga risiko stunting (KRS) menjadi rujukan dalam melakukan intervensi OPD teknis di lapangan," ujarnya. Senada dengan hal itu, Program Manager Bidang Data Pemantauan dan Evaluasi Satgas Stunting Sultra, Ilman Aidhin mengatakan bahwa peran pemerintah desa perlu lebih fokus untuk mengawal atau mengintervensi yang menjadi sasaran. Seperti calon pengantin (catin), ibu hamil (bumil), ibu nifas (bufas) dan anak Baduta/Balita dengan peningkatan insentif TPK melalui pendanaan APBD atau dana desa. "Selama ini seluruh OPD yang ada di daerah sebenarnya sudah sama-sama kerja hanya masih kurang kerja sama,” kata Ilman memungkasi. <strong>Editor: Ridho Achmed</strong> <strong>Jangan lewatkan video populer:</strong> https://youtu.be/KITdLhcihI4?si=DiLB56zcHzNVrtyJ
Discussion about this post