BPJamsostek-Kementerian Hukum Kerja Sama Perlindungan Jamsos bagi Pegawai Non ASN

PENASULTRA.ID, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) bersama Kementerian Hukum bekerja sama terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek) kepada pegawai non aparatur sipil (ASN) di lingkungan Kementerian Hukum. Kerja sama ini ditandai dengan p enandatangan nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dan Direktur Utama BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo, Rabu 12 Februari 2025. Seperti diketahui sejak pemerintahan Prabowo, beberapa Kementerian Lembaga mengalami restrukturisasi, salah satunya Kementerian Hukum dan HAM yang bertransformasi menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kerja sama ini merupakan perpanjangan dari kesepakatan yang telah dijalani sejak 2022. Hal ini merupakan langkah strategis dalam memperluas cakupan kepesertaan, khususnya bagi pegawai non ASN di lingkungan Kementerian Hukum sebagai wujud nyata negara hadir dalam melindungi seluruh pekerja di Indonesia. “Ruang lingkup kerja samanya yaitu pertukaran informasi, data, dan kedepannya diharapkan dapat meningkatkan sinergi antar Kementerian Lembaga. Kementerian Hukum akan memberikan layanan yang terbaik,” kata Supratman. Penandatangan MoU ini merupakan langkah strategis dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja non ASN di lingkungan Kementerian Hukum. Dengan adanya kerja sama ini, para pekerja non ASN diharapkan dapat merasa lebih aman dan terlindungi saat menjalankan tugas. Anggoro menyampaikan, kerja sama ini merupakan wujud nyata komitmen BPJamsostek untuk memberikan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di Indonesia. “Melalui MoU ini, para pekerja non ASN Kementerian Hukum mendapatkan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja, hari tua, kehilangan pekerjaan, pensiun, dan kematian. Sehingga pekerja memiliki rasa aman dan bebas cemas pada saat menuju tempat kerja, bekerja, dan kembali ke rumah,” Anggoro menambahkan. Lewat MoU ini pula, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan sinergi dalam hal integrasi dan pertukaran data guna pendaftaran, dan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai non ASN di Kementerian Hukum. Selain itu juga pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan regulasi, serta bidang kerjasama lain yang disepakati para pihak. Pelaksanaan MoU ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama (PKS). Anggoro berharap, para pekerja non ASN di Kementerian Hukum dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik, didukung oleh perlindungan jaminan sosial yang memadai. Ia berkomitmen untuk terus memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh segmen pekerja. “Kami berharap komitmen ini menjadi inspirasi bagi Kementerian Lembaga lain untuk ikut peduli terhadap perlindungan bagi seluruh pekerja, sehingga pekerja bisa kerja keras dan bebas cemas,” tutur Anggoro. Sementara itu, BPJamsostek Kendari, Gatot Prabowo mengatakan, langkah ini merupakan langkah konkrit dalam melindungi tenaga kerja khususnya non ASN di lingkup Kementrian Hukum. “Dengan adanya perlindungan ini maka pekerja dapat melaksanakan aktifitasnya tanpa rasa cemas karena telah terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan," Gatot memungkas. Penulis: Yeni Marinda Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/eQBpzfsMuyU?si=2gdwHdmAtZWsVxyQ

BPJamsostek-Kementerian Hukum Kerja Sama Perlindungan Jamsos bagi Pegawai Non ASN

Baca Juga

Selarik Catatan 521 Hari Kepemimpinan Pj Gubernur Andap Budhi Revianto

Ramaddan Resmi Jabat Ketua Gapensi Muna

RelatedPosts

Discussion about this post

PenaEkobis

Recommended Articles

Populer Minggu Ini

Advetorial

Link Corner