“Karena bisa saja ada miss yang belum sinkron dengan pemerintah pusat,” ujar Siska.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari, drg Rahminingrum mengatakan, pihaknya akan mengoptimalkan arahan dari BPK Sultra, sehingga program pemerintah pusat untuk mencapai herd immunity (kekebalan tubuh) dapat tercapai.
“Selain bisa menyempurnakan program nasional itu, setidaknya kami bisa mendekati apa yang ada di SOP,” kata Rahminingrum.
Untuk itu, ia bakal menerbitkan SK yang di tanda tangani oleh Wali Kota Kendari untuk percepatan pelaksanaan vaksinasi.
Discussion about this post