“Nah posisi kita dalam konteks administrasi ini menjadi terlapor dan mungkin juga menjadi pihak terkait. Karena ini adalah peristiwa politik dan peristiwa hukum, maka sebagai peristiwa hukum kita siapkan SDM untuk menghadapi pelanggaran administrasi,” ujar Parsadaan.
Tak hanya itu, ia juga berpesan kepada seluruh jajaran KPU di Sultra untuk menggunakan anggaran sesuai peruntukannya.
Ia meminta KPU tak hanya profesional dalam menggunakan kewenangan tapi juga bijak dalam pengelolaan anggaran.
“Pilkada ini banyak sekali memproduksi masalah hukum, terutama pengelolaan anggaran, maka saya mengingatkan teman-teman untuk menggunakan anggaran itu sesuai dengan peruntukan, aturan, karena aturan itu sangat sakral. Maka saya ingatkan untuk hati-hati dalam mengelola anggaran,” tutur Parsadaan.
Discussion about this post