PENASULTRAID, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra Asrun Lio secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral se-Sultra Tahun 2025. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sultra ini berlangsung di salah satu hotel ternama Kendari, Kamis 6 November 2025.
Rakor Lintas Sektoral tersebut mengusung tema Sinergitas dan Kewaspadaan Dini dalam Upaya Pencegahan Konflik Sosial, yang menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan daerah.
Dalam sambutannya, Sekda Sultra menyampaikan bahwa Rakor Lintas Sektoral merupakan bentuk nyata komitmen bersama seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas dalam menjaga ketenteraman dan keamanan daerah, khususnya melalui kewaspadaan dini terhadap potensi konflik sosial.
“Konflik sosial merupakan ancaman nyata yang dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konflik seringkali bermula dari hal-hal kecil seperti kesalahpahaman, perbedaan kepentingan, atau ketidakadilan sosial. Jika tidak diantisipasi sejak dini, hal tersebut dapat berkembang menjadi perpecahan yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan stabilitas pembangunan,” ujar Asrun Lio.
Menurutnya, data nasional menunjukkan bahwa sebagian besar konflik sosial dapat dicegah ketika sistem kewaspadaan dini dan sinergi antarinstansi berjalan efektif. Oleh karena itu, Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat mekanisme deteksi dini, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta memperkokoh jejaring komunikasi antarinstansi di Sulawesi Tenggara.
Sekda Asrun menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus berupaya menciptakan kondisi sosial yang aman, damai, dan harmonis melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satunya adalah dengan memperkuat fungsi forum komunikasi masyarakat, seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta forum komunikasi masyarakat lainnya.
“Forum-forum ini menjadi wadah penting untuk menampung aspirasi, melakukan mediasi, dan mendeteksi potensi konflik sejak dini. Selain itu, Pemprov Sultra juga terus mengoptimalkan sistem informasi dan basis data kewaspadaan dini daerah untuk mendukung analisis situasi dan pemetaan kerawanan sosial,” jelasnya.
Lebih lanjut, Asrun Lio menekankan bahwa upaya pencegahan konflik sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam menciptakan stabilitas sosial yang berkelanjutan.
Sekda juga merinci empat dimensi penting dalam memperkuat sinergitas lintas sektor, yakni:
1. Sinergi dalam perencanaan dan kebijakan, agar setiap langkah strategis memiliki arah yang sama dan saling memperkuat.
2. Sinergi dalam pelaksanaan di lapangan, dengan mempercepat koordinasi antarinstansi ketika muncul gejala kerawanan sosial.
Discussion about this post