<strong>PENASULTRA.ID, WAKATOBI -</strong> Bupati Wakatobi, Haliana mengingatkan seluruh Agen Premium Minyak Solar (APMS) yang beroperasi di Wakatobi tidak nakal dalam menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masyarakat. Hal itu disampaikan saat menemui pendemo didepan Kantor Bupati Wakatobi yang menyoroti melambungnya harga BBM dari harga normal akibat terjadi kelangkaan, Rabu 25 Mei 2022. "Saya perintahkan Kadis Perindag agar segera memanggil semua pemilik APMS atau SPBU agar menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM jenis pertalite, solar dan minyak tanah," kata Haliana saat berdialog dengan nelayan yang turut andil dalam unjuk rasa. Haliana tidak membenarkan adanya pendistrian BBM langsung kepada pengecer tidak melalui tengki utama di APMS atau SPBU. Menurutnya, semua jenis BBM harus didistribusikan ke tengki utama di APMS atau SPBU sebelum di jual ke masyarakat. "Ini sangat penting agar semua masyarakat umum maupun nelayan bisa terlayani. APMS/ SPBU bukanya setiap hari, dan lebih memprioritaskan kepada masyarakat. Jangan utamakan kepada pengecer sehingga mengakibatkan kelangkaan. APMS janganlah nakal dalam menjual BBM kepada masyarakat. Saya harap agar ikuti aturan yang ada," tegas Haliana. Haliana menekankan meskipun di Wakatobi belum memiliki SPBN, APMS harus melayani penjualan solar bersubsidi kepada nelayan menggunakan cergen di SPBU. Ia mengatakan, Pemda akan mengecek kembali kuota semua jenis BBM bersubsidi di seluruh APMS sebagai dasar untuk melakukan penertiban penjualan BBM kepada masyarakat yang dilakukan APMS. Sebelumnya, pengunjuk rasa menuding lemahnya kinerja Disperindag mengakibatkan kelangkaan semua jenis BBM sehingga menjadi mahal. Salah satu pendemo Rozik mengungkapkan, BBM jenis pertalite yang dijual pengecer per botol ukuran satu liter biasanya dijual seharga Rp 10.000, kini dijual dengan harga Rp 15.000 sampai Rp 20.000. Minyak tanah yang biasanya dijual dengan harga Rp 12.000 per satu setengah liter kini dijual hingga harga Rp 20.000 sampai Rp 25.000. Sedangkan harga solar nelayan membelinya dari pengecer dengan harga kadang sampai lebih dari Rp 200.000 per satu cerigen 20 liter. Ali Munir salah satu pengunjuk rasa menambahkan, lemahnya kinerja Kadis Perindag, Safiudin untuk mengawasi BBM dinilai bukan baru saat ini, namun sejak 2019. Ini dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan bersama antara sejumlah stackholder untuk memantau BBM tidak mampu dilaksanakan. "Kami minta agar Bupati mencopot Kadis Perindag karena kinerjanya tidak becus sangat merugikan masyarakat kecil," ucap Ali Munir. <strong>Penulis: Deni La Ode Bono</strong> <strong>Editor: Basisa</strong>
Discussion about this post