“Saya akan lebih memaksimalkan evaluasi. Sebenarnya sudah banyak laporan. Bahkan ada yang berprinsip untuk apa capek ke Jakarta mengusahakan anggaran, sementara tahun depan bukan lagi kita yang lakukan, mungkin sudah kadis baru. Saya pastikan siapapun dia. Tidak memandang warna, kalau kerja tidak profesional dan tidak bagus saya akan buka,” kata Haliana.
Sedangkan untuk sorotan penurunan APBD 2022 sebesar kurang lebih Rp68 miliar, orang nomor wahid di Wakatobi ini mengatakan, fakto pertama dipengaruhi oleh habisnya masa kontrak program hibah jalan daerah (PHJD) tahun 2021 senilai Rp29 miliar.
“Kedua, penurunan pendapatan dana desa atau DD senilai Rp9 miliar dan ketiga penurunan dana insentif daerah atau DID sebesar Rp30 miliar,” ujar Haliana.
Ia meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mengawal tahapan-tahapan usulan anggaran agar lebih maksimal tahun 2023, terutama realisasi program berjalan berjalan dengan baik.
“Untuk 2023, kemungkinan ada penurunan anggaran untuk semua Provinsi, kabupaten kota, sebab ada pengalokasian anggaran negara untuk IPM ibu kota negara,” Haliana menambahkan.
Sebelumnya, Orator Ledham Internasional, Ali Munir mengatakan, tidak maksimalnya kinerja OPD menyebabkan sejumlah permasalahan ditubuh Pemda, salah satunya adalah APBD Wakatobi 2022 mengalami penurunan kurang lebih Rp68 miliar.
Discussion about this post