Menurut Voucke, kasus yang menimpa seorang anggota PWI adalah domain organisasi PWI.
“Jadi, urusan organisasi masing-masing. Apakah, Divisi Hukum Lembaga Perlindungan Konsumen RI, mengerti isi Kode Etik Jurnalistik dan Kode Etik Wartawan. Uruslah organisasimu,” tandas Voucke.
Sementara itu, Ketua Bidang Pembelaan/Advokasi Pembelaan Wartawan PWI Pusat Oktap Riady menegaskan, berdasarkan pasal 8 UU No 40 tahun 1999 tentang pers, wartawan dalam menjalankan profesinya dilindungi undang-undang.
Artinya, selama menjalani profesinya secara benar wartawan tidak dapat dipidana atas karyanya. Tetapi, jika melakukan pemerasan yang jelas bukan terkait dengan profesinya, maka tidak bisa berlindung dengan pasal 8 tersebut, dan bisa langsung diterapkan pasal-pasal pidana.
“Saya menyesalkan masih adanya praktek pemerasan. Jika anggota PWI dia harus dipecat. Jika sudah lulus ujian kompetensi wartawan, kartu UKW-nya harus dicabut,” pungkas Oktap Riady.
Editor: Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post