Disebut Ilegal, Ali Mazi Diminta Tidak Hadiri dan Membuka Musda KNPI Sultra

“Saya meminta kepada Gubenur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, agar tidak menghadiri dan membuka Musda KNPI Sultra. Dan apabila Gubernur Ali Mazi  menghadiri dan membuka kegiatan Musda tersebut, maka dapat dinilai bahwa Gubernur Sulawesi Tenggara berniat memecah belah kesatuan pemuda di Bumi Anoa Provinsi Sulawesi Tenggara,” tuturnya.

Untuk diketahui, Haris Pertama merupakan Ketua Umum DPP KNPI dari hasil hasil kongres ke-XV KNPI di Bogor tahun 2018 lalu. Haris terpilih sebagai Ketua Umum KNPI periode 2018-2021 setelah menang dengan perolehan 84 suara, sementara lawannya Noer Fajriansyah mendapat 82 suara.

Sementara itu, anggota steering commitee (SC) Musda bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI Sultra Ke-XV, Arwah, memastikan bahwa Musda tetap akan dilaksanakan sesuai rencana pada tanggal 29-30 Mei 2021.

Kata dia, Musda bersama DPD KNPI Sultra Ke-XV ini diselenggarakan berdasarkan kesepakatan bersama tiga DPD KNPI Sultra, yaitu DPD KNPI versi Umar Bonte, DPD KNPI versi Syahrul Beddu dan DPD KNPI versi La Ode Suryono.

“Ini merupakan hasil kesepakatan dari tiga DPD. Mereka yang membuat kesepakatan ini adalah orang-orang yang cakap secara hukum dan memiliki itikad baik untuk persatuan pemuda di Sultra,” kata Arwah saat dikonfirmasi media ini, Minggu, 23 Mei 2021.

Menurutnya, persatuan pemuda di tingkat lokal akan memperkokoh integrasi nasional sebagai mana yang menjadi cita-cita bersama yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila yakni, Persatuan Indonesia. Sehingga jika ada pemuda yang alergi dengan upaya persatuan pemuda tidak layak baginya dikatakan seorang yang pancasilais.

“Kita semua harus paham bahwa ketiga DPD ini melakukan Musda bersama merujuk pada kesepakatan tiga pimpinan DPP KNPI” jelasnya.

Sementara terkait adanya pihak yang meminta Gubernur untuk tak menghadiri dan membuka Musda Bersama DPD KNPI Sultra Ke-XV, menurut Arwah hal itu menjadi urusan pribadi gubernur.

“Yang pasti seorang gubernur ketika diundang oleh masyarakat untuk menghadiri kegiatan kemasyarakatan, selama itu tidak bertentangan dengan kedudukannya sebagai gubernur maka menjadi wajar dan bahkan berhak untuk hadir dalam kegiatan tersebut, tanpa intervensi oleh siapa pun,” pungkasnya.

Penulis: Madan